Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM,SEMARANG - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengizinkan sekolah yang berada di zona hijau dan kuning untuk kembali melakukan pembelajaran tatap muka.
Tentu saja, penerapannya dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi E (Bidang Kesra) DPRD Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto meminta agar pemerintah tak gegabah.
• Rencana Pulang ke Tegal Bertemu Ibu dan Anak Buyar, Suami Istri Ini Tewas Kecelakaan di Tol Cipali
• Kapolresta Solo Kombes Andy Rifai Kena Pukulan Bertubi Oknum Ormas Saat Evakuasi Korban
• Niat Hati Pulang Hadiri Hajatan, Pasutri Asal Tegal Jadi Korban Kecelakaan Maut di Tol Cipali
• Keren! Pembalap Indonesia Andi Farid Finish di Moto2 Sirkuit Brno Ceska, Berikut Hasil Lengkapnya
Jika benar direalisasikan, kebijakan itu dinilai sangat membahayakan siswa.
Apalagi saat ini angka kasus Covid 19 di Jateng masih terus naik.
"Kemarin sewaktu jumlah kasus masih sedikit, KBM (kegiatan belajar mengajar) dibuat daring.
Eh saat ini ketika kasus melonjak justru akan dibuat tatap muka. Saya kira tidak pas," ujar Yudi, Senin (10/8/2020).
Kemendikbud mencatat ada 43 persen siswa yang berada di zona hijau dan kuning.
Sedangkan 57 persen lainnya berada di zona merah dan oranye.
Status zonasi ini dilakukan per kabupaten/kota berdasarkan data Satuan Tugas Nasional Covid-19.
Di Jawa Tengah terdapat 14 kabupaten/kota di zona kuning berdasarkan data situs www.covid19.go.id.
Meliputi Batang, Kota Tegal, Banjarnegara, Temanggung, Pemalang, Tegal, Sragen, Purbalingga, Wonosobo, Brebes, Magelang, Boyolali, Cilacap, dan Klaten.
Politikus Gerindra itu menuturkan tidak hanya orang tua dan warga yang memiliki penyakit penyerta yang rentan terpapar virus corona dan berakibat fatal.
Namun, lanjutnya, anak-anak juga rentan dan bisa menularkan ke orang di sekitarnya.
"Pembelajaran daring memang tak efektif jika dibandingkan pembelajaran tatap muka antara guru dan murid. Namun, pembelajaran tatap muka membahayakan siswa," ucapnya.