TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyampaikan asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jateng, baru- baru ini.
Dalam asumsi makro tersebut, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, menyebutkan pertumbuhan ekonomi ditargetkan 3,8- 4,8 persen pada 2021.
"Di Jateng, pertumbuhan ekonomi minus 5,94 persen, transportasi dan perdagangan terberat, turunnya 62 persen.
• BREAKING NEWS: Bikin Geger Hendak Sebar Virus Corona di Jerakah Semarang, Satu Keluarga Dievakuasi
• Arief Poyuono Terlempar dari Waketum Partai Gerindra, Ini Jawaban Sekjen Ahmad Muzani
• Orangtua Laeli Pelaku Mutilasi di Kalibata City Ingin Hukuman Putrinya Diringankan
• Magelang Sempat Memanas, Ormas Nyaris Bentrok dengan Peserta Deklarasi KAMI Dihadiri Gatot Nurmantyo
Pada 2021 diproyeksikan ekonomi tumbuh 3,8- 4,8 persen, ini angka optimis. Mudah- mudahan bisa dilaksanakan dengan kompak," beber Ganjar.
Ia juga menargetkan inflasi berada di kisaran 3 persen dengan upaya menjaga kesediaan anggaran untuk bahan pokok.
"Prioritas pembangunan untuk 2021 yakni pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan lingkungan hidup, kemiskinan dan pengangguran, sumber daya manusia berdaya saing, serta penguatan ketahanan bencana," jelasnya.
Namun demikian, anggota DPRD Jateng, Riyono, mengatakan target 4,8 persen tersebut berat untuk dicapai melihat kondisi perekonomian global yang merupakan faktor eksternal masih terseok- seok karena pandemi Covid-19.
Belum lagi faktor internal yang terjadi. Semisal rendahnya konsumsi masyarakat hingga rendahnya serapan anggaran pemerintah.
"Sangat berat. Faktor penguat pertumbuhan ekonomi Jateng yang bertumpu pada konsumsi rumah tangga belum bergerak positif," kata politikus PKS ini, Minggu (20/9/2020).
Anggota Komisi C (Bidang Keuangan) DPRD Jateng tersebut menuturkan, rendahnya konsumsi masyarakat membuat industri atau perusahaan terdampak.
Mereka terpaksa merumahkan dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Riyono menyatakan Jateng nomor tiga pada angka PHK nasional. Dengan estimasi korban terdampak PHK 410.000 orang.
"Faktor percepatan pemulihan ekonomi juga bertumpu pada kecepatan birokrasi dalam merealisasikan APBD yang di Agustus baru terserap sekitar 40- 50 persen. Segerakan pencairan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE) dan Sosial (JPS) agar rakyat bisa bernapas," ujarnya.
Pria asli Pemalang itu memprediksi pertumbuhan ekonomi pada 2021 berada di kisaran 2,5- 3 persen.
Fraksi PKS, kata dia, sudah mengusulkan ke gubernur saat awal Agustus kontraksi minus 5.94 persen, agar fokus kepada sektor pertanian, UMKM, kelautan, perikanan yang berkontribusi positif 2,15 persen di tengah pandemi.