Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Polda Jateng kirim pasukan untuk BKO pengamanan Pilkada 2020 di wilayah hukum Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pasukan yang diperbantukan pengamanan di NTT adalah Brigade Mobil (Brimob) Polda Jateng sebanyak 100 personel.
Proses pemberangkatan disaksikan langsung oleh Kompolnas di lapangan Mapolda Jateng, Sabtu (5/12/2020) kemarin.
Baca juga: Ancaman Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo Soal PNS/ASN Nekat Lakukan Cuti Bersama Akhir Tahun
Baca juga: Cerita Suudiyah & Somidi Pasutri Akhirnya Punya Momongan Setelah Tunggu 21 Tahun: Tuhan Sangat Baik
Baca juga: Cerita Pilu Harni Korban Tewas Longsor di Tawangmangu Karanganyar: Saat Ambil Wudlu Akan Sholat Isya
Baca juga: Mahfud MD Sebut Tak Perlu TNI untuk Atasi Benny Wenda
Kapolda Jateng, Irjen Pol Ahmad Lutfhi mengatakan pergeseran pasukan bertujuan untuk mengecek kesiapan para personel.
Selain itu pengecekan sarana prasarana yang dipersiapkan.
Hal ini dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
"Dimana pun anda bertugas nilainya adalah sama."
"Rekan-rekan Brimob dapat membawa nama baik Brimob Polda Jateng."
"Bahwa anda adalah personel terpilih menjadi Brimob yang diperbantukan dan dipercaya Polri membawa nama baik Polda Jateng di Polda NTT,"ujarnya pada sambutan yang dibacakan saat apel pergeseran pasukan di Mapolda Jateng.
Tidak hanya itu, Kapolda juga mengingatkan personel dari Polda Jateng yang ditugaskan di 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk tetap membawa nama baik.
Operasi mantab praja telah terlebih dahulu melaksanakan Swab Test Anti Gen pada semua anggota yang akan diterjunkan sebanyak 14.575 personil di wilayah Polda Jawa Tengah.
"Tidak ada satu pun yang reaktif maupun sakit terkait Covid 19,"ujar dia.
Dikatakannya Pilkada 2020 berbeda dengan Pilkada di tahun sebelumnya.
Para personel yang dilibatkan dalam pengamanan Pilkada akan dihadapkan dan harus menaati protokol kesehatan.
"Tolong rekan-rekan yang terlibat BKO harus tetap sehat. Saya tidak ingin anda pecicilan dan bergaul tanpa protokol kesehatan sehingga berpotensi menimbulkan klaster Pilkada khusunya dari anggota Polri,"tegasnya.