Baca tanpa iklan
Oleh: Yudi Sastroredjo
Mahasiswa Magister Manajemen Komunikasi UNS, Koordinator TU UPT Layanan Internasional UNS
DI MEJA sebuah angkringan khas Kota Solo, terdengar seorang paruh baya berujar kepada dua temannya," Tahun 2020 cuma ada 4 bulan, Januari, Februari, Corona, dan Desember.” Satu temannya yang memakai masker langsung tertawa. Tapi satu teman lain yang tanpa masker, tampak ingin tersenyum kemudian terlihat termenung.
Meski tahun 2020 terasa mengalun pelan karena pandemi Covid-19 berdampak ke segala bidang kehidupan. Namun tanpa terasa, bulan Desember tiba dan tahun 2020 telah berakhir.
Terdapat dua temuan kunci Kompas Gramedia Media Research dalam mengidentifikasi situasi tahun 2020 terkait pandemi Covid-19. Hasil riset mereka menunjukkan, pertama, Indonesia tak acuh sebelum ada kasus positif Covid-19 di dalam negeri, atau tepatnya sebelum 2 Maret 2020 ketika kasus pertama diumumkan. Kedua, reaksi dan respon masyarakat terpecah karena kebingungan terbanjiri informasi, di mana media sosial memperparah situasi.
Masyarakat saat itu bingung antara informasi, misinformasi, disinformasi, dan bahkan mungkin miskomunikasi.
Misinformasi adalah informasi atau berita palsu yang beredar, namun orang yang berbagi tidak menyadarinya bahwa itu salah atau menyesatkan. Disinformasi adalah penyampaian informasi yang salah (dengan sengaja) untuk membingungkan orang lain, sedangkan miskomunikasi adalah kegagalan untuk menyampaikan pesan atau kurangnya komunikasi yang jelas. Miskomunikasi biasanya terjadi jika terdapat ketimpangan antara maksud pembicaraan dan pemahaman.
Jika saja ada anugerah penghargaan Miskomunikasi of The Year 2020, mungkin juri anugerah ini akan sangat kebingungan memilih pemenangnya. Terlalu banyak pejabat publik melakukan misinformasi yang berujung miskomunikasi di tahun krisis ini. Pada tanggal 6 April 2020, LP3ES merilis temuannya terkait blunder komunikasi Kabinet Jokowi di era pandemi.
Penelitian dari LP3ES tersebut menyatakan, kurang dari 100 hari sejak wabah Covid-19 menjadi isu dan ancaman di Indonesia, telah ada 37 pernyataan blunder yang dikeluarkan oleh Jokowi dan kabinetnya dalam penanganan Covid-19 yang terdiri dari 13 pernyataan blunder di masa pra krisis, 4 pernyataan blunder di awal krisis, dan 20 pernyataan blunder di masa krisis.
Berdasarkan penelitian tersebut, dalam rentang waktu akhir Januari hingga 5 April 2020, ada 13 statement blunder pemerintah dalam wujud penolakan kemungkinan corona yang dinyatakan oleh 10 pejabat, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kesehatan, Menko Maritim, Menko Polhukam, Menko Perekonimian, Menhub, Kepala BNPB, Menteri Pariwisata hingga Dirjen Perhubungan. Beberapa pernyataan tersebut bahkan disampaikan sambil berkelakar.
Begitu banyaknya yang berkomunikasi, sehingga menimbulkan kegaduhan dan kebingungan publik. Tidak ada komunikasi kepada publik untuk menyiapkan diri terhadap krisis.
Pada 15 Februari, Menteri Kesehatan saat itu Terawan Agus Putranto menyampaikan pernyataan kontroversial saat menanggapi melambungnya harga masker. Ia menyebut, harga masker mengalami lonjakan karena diburu masyarakat setelah munculnya virus Corona. Terawan pun justru menyalahkan orang-orang yang membeli masker. "Salahmu sendiri kok beli ya," kata Terawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Terawan menilai orang yang sehat tidak perlu menggunakan masker untuk mengantisipasi virus. Seharusnya, kata Terawan, masker hanya digunakan oleh orang yang sakit agar tak menularkan penyakitnya ke lingkungan sekitar.
Manajemen Komunikasi Krisis
Coombs dalam buku Exploring Public Relations Global Strategic Communication, mendefinisikan krisis sebagai persepsi tentang peristiwa yang tidak dapat diprediksi, mengancam harapan para pemangku kepentingan, terkait dengan masalah kesehatan, keselamatan, lingkungan juga ekonomi, dan secara serius dapat berdampak pada kinerja institusi serta menghasilkan hasil negatif. Tiga ancaman yang ditimbulkan adalah keselamatan publik, kerugian finansial, dan kehilangan reputasi.
Manajemen Komunikasi Krisis adalah kumpulan faktor yang digunakan untuk mengatasi krisis dan untuk mengurangi kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh krisis terhadap institusi atau negara beserta pemangku kepentingannya. Dari perspektif kehumasan, penting untuk menyadari bahwa krisis menciptakan kekosongan informasi. Sesuatu yang negatif telah terjadi dan berpotensi mengancam institusi dan pemangku kepentingannya.
Kunci dari Manajemen Komunikasi Krisis yang efektif adalah menemukan informasi yang diinginkan dan menyampaikannya kepada pemangku kepentingan yang berkepentingan. Perbedaan utama antara manajemen komunikasi krisis yang efektif dan tidak efektif adalah pada pemikiran strategisnya. Manajemen komunikasi krisis yang efektif dibangun di atas fondasi persiapan yang diinformasikan oleh data-data yang akurat.
Rencana Strategis komunikasi
Tentunya bukan hanya menteri, pejabat publik lainnya baik itu gubernur atau wali kota secara tidak langsung adalah seorang “public relation” bagi institusinya. Apalagi di masa krisis seperti ini, seluruh perkataan mereka ke publik atau media massa adalah aktivitas kehumasan yang memberikan informasi penting mewakili institusi yang dipimpinnya dan sangat berdampak kepada publik. Maka dari itu, penting bagi pejabat publik untuk menguasai strategi komunikasi & kehumasan agar bisa menghindari ketidakakuratan informasi yang kemudian menjadi misinformasi, berujung miskomunikasi, bahkan juga berakhir dengan meralat statement mereka sendiri.