Baca tanpa iklan
Itu punya siapa? Kalau dia pasang tentu tidak sah.
Karena masih punya kami. Kemenkumham, kan, belum mengesahkan mereka,” papar Ina.
Sementara, selaku anggota dari Fraksi Partai Demokrat di DPRD Jawa Tengah, Ina menyikapi polemik PD ini dalam tiga hal.
“Pertama, Fraksi melihat polemik sekarang ini prihatin. Kedua, kami tegak lurus menolak KLB Ilegal dan tegak lurus pada Ketum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sesuai Kongres V.
Apa pun akan kami lakukan selaku anggota dewan,” ucap dia.
Ketiga, kata Ina, pihaknya selaku anggota dewan memiliki program sosial-kemasyarakatan yang diperintahkan DPP dan DPD, antara lain pembinaan UMKM, pemasangan WiFi gratis, dan bantuan untuk korban bencana.
“Dengan adanya polemik ini, kami harus bisa membagi waktu dan pemikiran. Jangan sampai polemik ini mengganggu program-program sosial-kemasyarakatan. Dua-duanya kalau bisa berjalan semuanya,” tandas dia. (mzk)