Baca tanpa iklan
Misal pengurusan kartu tanda penduduk (KTP), kepengurusan pajak, imigrasi, dan berbagai pelayanan lainnya dengan cepat.
Rencananya, Menpan RB bisa merealisasikan semua daerah bisa memiliki mal pelayanan publik sebelum 2024 nanti.
Kini sudah ada 42 wilayah yang sudah berdiri MPP.
Baca juga: Sebuah Aksi Pencurian Handphone Pada Dashboard Sepeda Motor di Pajang Laweyan Terekam Kamera CCTV
Baca juga: Promosikan Wisata Rembang, Disporapar Jateng Ajak ASITA Jogja Membatik di Lasem
Baca juga: Meski Sudah divaksin, Sejumlah Warga di Sragen Masih tertular Virus Corona, Terungkap Sebabnya
Di antaranya beberapa daerah di Jawa Tengah seperti Salatiga, Pati, Batang, dan Purbalingga. Dengan harapan, fasilitas baru ini bisa dimanfaatkan masyarakat dengan baik untuk mempercepat proses kebutuhan yang ada.
Ujicoba
Kepala DPMPTSP Kendal, Anang Widiasmoro menjelaskan, MPP ini sudah diujicobakan sejak 21 Mei lalu.
Saat ini sudah ada 308 jenis layanan dari 26 instansi. Terdiri dari instansi pusat, daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan instansi swasta.
Keunggulan MPP ini, sebagai penyederhanaan prosedur, dan mempermudah perizinan dengan cepat.
Seperti contoh, pelayanan KTP bisa cetak langsung, pelayanan izin produk industri rumah tangga (PIRT) langsung setelah mendapatkan rekomendasi Dinas Kesehatan, hingga pelayanan izin trayek dan kartu pengawasan trayek.
Ia berharap, beberapa pelayanan nantinya bisa dikembangkan agar masyarakat bisa mencetak kartu atau bukti perizinan langsung dari rumah masing-masing melalui aplikasi.
"Keunikan MPP Kendal juga ada e-commerce digital platform untuk mengembangkan UMKM. Setelah launching ini, kita langsung gas pelayanan. Tiap loket terdiri dari 1-2 petugas," jelasnya.
Bupati Kendal, Dico M Ganinduto menerangkan, MPP sendiri sudah dilengkapi beberapa fasilitas umum penunjang kenyamanan masyarakat.
Selain itu, juga tersedia galeri UMKM yang berfungsi sebagai media promosi produk UMKM Kendal agar lebih dikenal.
Didukung dengan kolaborasi beberapa digital platform seperti Grab, Gojek untuk pengembangan UMKM.
Pihaknya juga menambah fasilitas tambahan seperti ruang pengaduan dan konsultasi masyarakat.