Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Seiring dengan turunnya kasus Covid-19 dan aturan pelonggaran selama PPKM, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menerbitkan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 terkait kebijakan ke imigrasian terbaru.
Dengan terbitnya beleid ini, maka pembatasan orang asing masuk ke Indonesia berdasarkan Permenkumhan Nomor 27 Tahun 2021, tidak berlaku lagi.
Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Arya Pradhana Anggakara mengatakan, Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 memberikan izin masuk kepada orang asing pemegang visa atau izin tinggal yang sah dan berlaku.
"Sebelumnya, pada Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Orang Asing pemegang visa tidak dapat memasuki wilayah Indonesia, terkecuali visa dinas dan visa diplomatik," kata Angga dikutip melalui website resmi Kemenkumham, Jumat (16/9).
Dijelaskan Angga, subjek lainnya yang kini diberikan izin memasuki wilayah Indonesia seperti pemegang izin tinggal dinas, izin tinggal diplomatik, izin tinggal terbatas, izin tinggal tetap, pemegang Kartu Perjalanan Pebisnis (KPP) APEC, awak alat angkut yang datang bersama dengan alat angkutnya, serta Pelintas Batas Tradisional.
"Subjek-subjek tersebut dapat memasuki wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) tertentu, setelah memenuhi protokol kesehatan Covid-19 sesuai peraturan perundang-undangan," kata Angga.
Untuk pelayanan visa offshore yang sebelumnya ditangguhkan sementara kini dibuka kembali. Permohonan persetujuan visa offshore dapat diajukan berdasarkan jenis kegiatan orang asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk pengajuan atau pun permohonan persetujuan visa dilakukan secara daring melalui website visa-online.imigrasi.go.id. Khusus untuk pengajuan visa kerja dilakukan melalui website tka-online.kemnaker.go.id.
Menurut Angga, ada beberapa persyaratan tambahan untuk permohonan visa yang harus dipenuhi oleh pemohon. Antara lain sertifikat vaksinasi Covid-19 dosis lengkap, surat pernyataan bersedia mematuhi protokol kesehatan di Indonesia serta bukti kepemilikan asuransi kesehatan/asuransi perjalanan.
"Apabila WNA tidak memiliki asuransi kesehatan maka harus membuat surat pernyataan bersedia menanggung biaya pengobatan secara mandiri jika Ia terpapar COVID-19 selama berada di Indonesia," tandas Angga.
Dalam aturan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021 itu juga diatur bahwa pemerintah dapat melarang dan menolak masuk orang asing dari negara tertentu dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang tinggi.
Sementara itu, selama3 hari ini, Kantor Imigrasi Kelas I khusus TPI Soekarno-Hatta mencatat ada 974 orang asingyang masuk ke RI.
"Sejak penerapan Permenkumham nomor 34 tahun 2021, kedatangan 974 WNA," ujar Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Sam Fernando, kepada wartawan, Jumat (17/9).
Imigrasi mencatat data 974 WNA itu dari 15 September 2021 hingga pukul 11.34 WIB pada 17 September 2021. Selain itu, ada 874 WNA ke luar Indonesia.
Imigrasi juga mencatat sebanyak 2.961 WNI tiba di Indonesia dalam 3 hari. Lalu, ada 3.418 WNI ke luar Indonesia.
Sam mengatakan jumlah WNA yang tiba di Indonesia dari 1 Agustus hingga 17 September berjumlah 15.343 orang. Sedangkan 22.122 WNA keluar dari Tanah Air.
Dalam periode yang sama, sebanyak 51.658 WNI tiba dan 50.925 WNI ke luar Indonesia.
Wajib Vaksin
Terkait aturan baru itu, legislator Partai Golkar Dave Laksono menyarankan agar ada kebijakan terhadap para pelaku perjalanan atau turis untuk wajib divaksin sebelum masuk ke Indonesia.
Hal ini berkaca pada data Kementerian Kesehatan per 1 sampai 6 September 2021, di mana ada 7.179 pelaku perjalanan internasional masuk ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 2 persen di antaranya terkonfirmasi positif Covid-19.
"Untuk traveler yang masuk Indonesia semestinya sudah diwajibkan mereka untuk divaksin dahulu, dan kita tidak boleh ada diskriminasi tentang jenis vaksin tersebut," kata Dave.
Sebelumnya, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, sebanyak 65 persen dari pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Jakarta dan positif Covid-19 belum mendapatkan vaksinasi.
"Pemerintah mengimbau agar orang yang akan masuk ke Indonesia dari luar negeri baik WNA maupun WNI agar dapat divaksinasi terlebih dahulu di negara asal kedatangannya," ujar Nadia dalam konferensi pers virtual Jumat (10/9).(tribun network/ham/den/dod)
Baca juga: Lakukan 7 Kebiasaan Ini agar Bisa Tidur Lebih Nyenyak!
Baca juga: Unsoed Purwokerto Gelar Pelepasan Mahasiswa Program IISMA 2021
Baca juga: Fokus : Sudah Darurat Penjahat Kelaminkah di Negeri Ini?
Baca juga: Pemprov Jateng Segera Susun Perda Tindaklanjuti Perpres Ponpes