Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA -- Pemerintah memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali sampai dua pekan ke depan atau tepatnya 19 Oktober hingga 1 November 2021.
Dalam perpanjangan PPKM ke depan terdapat sejumlah penyesuaian aturan di antaranya yakni, kapasitas bioskop bisa tingkatkan maksimal menjadi 70 persen dari sebelumnya 50 persen di wilayah yang menerapkan PPKM level 1 dan 2.
"Kapasitas bioskop untuk kota level 2 dan 1 dapat dinaikkan menjadi 70 persen," kata Luhut dalam Konferensi pers virtual yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Senin, (18/10).
Selain itu kata Luhut dalam perpanjangan PPKM ke depan, anak-anak diperbolehkan masuk bioskop. Hanya saja aturan tersebut berlaku untuk wilayah yang menerapkan PPKM level 1 dan 2.
"Untuk anak-anak diperkenankan masuk bioskop di kota dengan Level 1 dan 2," katanya.
Tidak hanya bioskop, tempat permainan anak di mal atau pusat perbelanjaan juga boleh dibuka untuk kabupaten atau kota di level 2. Selama ini tempat permainan anak ditutup selama pandemi Covid-19.
"Permainan anak di mal atau pusat perbelanjaan boleh dibuka," kata Luhut.
Meskipun demikian, kata Luhut, pemerintah mensyaratkan petugas atau pengelola tempat permainan anak harus mencatat nomor telepon dan alamat orang tua anak yang bermain. Serta jam atau waktu anak menggunakan wahana permainan.
"Itu untuk kebutuhan tracing," katanya.
Selain itu anak-anak di bawah 12 tahun kini diperbolehkan masuk tempat wisata di wilayah yang berada pada level 2 PPKM. Anak-anak yang masuk tempat wisata wajib didampingi orang tua.
"Anak-anak di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk tempat wisata di level 2 yang sudah menggunakan PeduliLindungi, dengan didampingi orang tua," kata Luhut.
"Wisata air juga dapat dibuka pada kabupaten/kota level 2 dan 1," tambahnya.
Luhut mengatakan bahwa dalam perpanjangan PPKM ke depan terdapat 54 kabupaten kota di Jawa-Bali yang menerapkan level 2, serta terdapat 9 kabupaten kota yang terapkan level 1. "Terkait detail mengenai keputusan ini akan dituangkan melalui Inmendagri," kata Luhut.
Sejumlah daerah di Jawa-Bali kata Luhut turun level dalam PPKM ke depan. Penurunan level tersebut salah satunya karena perubahan syarat vaksinasi di wilayah aglomerasi. Sebelumnya wilayah aglomerasi harus mencapai target tertentu dalam vaksinasi agar dapat turun level.
"Atas persetujuan dari Presiden, syarat vaksinasi kabupaten atau kota di aglomerasi diubah berdasarkan pencapaian kab/kota itu sendiri, selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level," katanya.