TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani disentil oleh ibunya sendiri yang adalah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri.
Megawati menyebut, produk legislasi yang dibuat DPR kerap tak sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.
Padahal, UUD semestinya dijadikan acuan pembuatan undang-undang.
Baca juga: Baliho Puan Maharani Betebaran di Lokasi Bencana Erupsi Gunung Semeru di Lumajang: Kurang Etis
Baca juga: Puan Maharani: Negara Perlu Hadir Lindungi Perempuan dengan Instrumen Perlindungan Maksimal
Baca juga: Fadli Zon Hilang di Medsos Seusai Ditegur Prabowo, Kini Unggah Foto Bareng Puan Maharani
Baca juga: Bisikan Puan Maharani ke Arteria Dahlan saat Diajak Ribut Anggiat Pasaribu
Kritik itu Megawati sampaikan dalam perayaan HUT ke-49 PDIP secara daring, Senin (10/1/2022).
Mulanya, Megawati menjabarkan soal perumusan UUD 1945 pada masa pra-kemerdekaan.
Ia mengatakan, batang tubuh dan mukadimah UUD dirumuskan dengan sangat visioner.
Megawati lantas menyinggung banyaknya UU yang kini tak sesuai dengan UUD.
"Sekarang saya sering, kebetulan kan putri saya ketua DPR, saya suka bilang begini, sebetulnya kita ini apa sudah lupa sama UUD 1945 ya," kata Megawati melalui tayangan YouTube PDI Perjuangan.
Megawati mengatakan, UUD merupakan sumber segala perundangan.
Oleh karenanya, pembuatan UU harus selalu mengacu pada UUD.
Ia menyayangkan banyaknya UU yang tak berpedoman pada konstitusi.
"UUD 1945 itu di situ katanya sumber segala perundangan, tapi terus di bawahnya seperti kayak tidak berhubungan atau kurang berhubungan menurut saya," ujarnya.
Kendati tak menyebut UU mana saja yang tak sesuai dengan UUD, Megawati meminta fraksinya di DPR untuk selalu berpegang teguh pada konstitusi dalam menyusun undang-undang.
"Saya selalu mengatakan kepada fraksi saya, mbok ya kalau apa pun yang mau dituangkan ke dalam undang undang itu selalu melihat dulu UUD 1945 itu," kata Presiden ke-5 RI itu.
Dalam kesempatan yang sama, kritik tak hanya Megawati layangkan ke putrinya, tetapi juga Presiden Joko Widodo.