Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo selaku perwakilan Pemerintah Pusat melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Batang Wihaji dan Wakil Bupati Suyono.
Adapun periode pemeriksaan adalah 14 hingga 25 Maret 2022.
Pemeriksaan yang dilakukan melalui Inspektorat Jateng itu, berkaitan akan berakhirnya masa jabatan kepala daerah yang dilakukan.
Adapun pemeriksaannya dilakukan oleh Aparat Pemeriksaan Internal Pemerintah (APIP).
Baca juga: Datangi Kantor BPK Jateng, Wihaji Setor LKPD 2021 Kabupaten Batang
Baca juga: LoC Penyaluran PMN di Batang, Menteri Sri Mulyani: Semoga Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi Multiplayer
Baca juga: Cara Mengurus EKTP Hilang via Online di Batang dari Rumah Saja
Baca juga: Batang Pisang Campur Material Tanah Longsor Bikin Genteng Rumah dan Masjid Ngargoyoso Rontok
Hal itu dilakukan sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2018 tentang pemeriksaan berakhirnya masa jabatan Bupati Batang Wihaji dan Wakil Bupati Suyono pada 22 Mei 2022.
“Sesuai aturan tersebut, tiga bulan sebelum masa akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur memeriksa dan pelaksanaannya oleh APIP,” tutur Plt Inspektur Jateng, Dhoni Widianto kepada Tribunjateng.com, Senin (14/3/2022).
Pemeriksaan itu, lanjut dia, untuk mengetahui capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.
“Ada tiga aspek indikator kinerja itu."
"Yakni kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan aspek secara umum."
"Nanti diketahui capaian hasil evaluasi, apakah bisa memberikan pelayanan terbaik apa tidak,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Batang Wihaji menyampaikan, RPJMD Kabupaten Batang selama lima tahun ini sudah teralisasi.
Namun dia tak menampik bila ada beberapa program kebijakan yang belum maksimal.
“Yang jelas sudah diukur melalui RPJMD sebagai indikatornya."
"Secara teknis nanti ada skornya, adapun satu dua yang belum maksimal harus bisa dipahami karena ada pandemi Covid-19 sangat berpengaruh di seluruh Indonesia,” jelasnya kepada Tribunjateng.com, Senin (14/3/2022).
Dia juga menyebutkan, mengelola keuangan daerah yang sangat pas-pasan harus efektif dan efisien dirasa sangat berat.