Baca tanpa iklan
Margono (39) mengaku bekerja menjadi tenaga honorer di DLH Salatiga sejak Oktober 2005.
"Sudah 16 tahun saya kerja jadi tenaga honorer,” kata Margono. Menurutnya ia belum pernah ikut tes PNS atau PPPK. Ia 16 tahun bekerja di bagian jaga malam di TPA Ngronggo Kota Salatiga.
"Hampir 16 tahun di TPA, pindah di Taman Bendosari sekitar enam bulan dan sekarang saya ditempatkan di kantor DLH Salatiga," jelasnya.
Margono mengaku belum terpikir akan bekerja kemana jika diberlakukan penghapusan tenaga honorer.
"Saya hanya rakyat kecil manut saja," tutur dia.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Didiet Wisnuhardanto menjelaskan, 1085 tenaga kesehatan non ASN sudah masuk pendataan sistem informasi sumber daya manusia kesehatan (SIS DMK) dan juga masuk rencan kebutuhan.
"1.085 tenaga kesehatan non ASN sudah masuk data SIS DMK maupun Renana kebutuhan yang menjadi syarat P3K, jadi nanti tinggal menyesuaikan kuota dari Pemerintah Pusat saja," ujarnya.
Ia pun menyebutkan total tenaga kesehatan di Kabupaten Batang 2.398 orang, dari jumlah itu ada 1.313 orang sudah ASN dan 1.085 tenaga ksehatan non ASN.
"Tahun ini kuota P3K tenaga kesehatan sebanyak ada 42, yang saya tahu untuk formasi perawat 20 orang, bidan ada 3 orang, selebihnya tenaga kesehatan lainya," jelasnya.
Sementara pada bidang pendidikan, Ketua PGRI Kabupaten Batang Arief Rohman menyebutkan total guru non ASN di Kabupaten Batang sekitar 2.600 orang.
"Kita sudah usulkan guru non ASN menjadi P3K sebanyak 239 orang untuk tahun 2021, tahun ini kita usulkan 810 orang," terangnya.
Arif juga berjanji akan memperjuangkan menyelesaikan sisa guru non ASN untuk menjadi P3K dan juga penjaga sekolah non ASN yang jumlahnya ada sekitar 700 orang.
"Sisa guru non ASN, Insyallah kita selesaikan menjadi P3K di tahun 2023, karena dari Kementerian Pendidikan membuka kuota 1 juta untuk formasi guru yang di dalamnya juga ada tenga teknis lainya seperti penjaga sekolah," pungkasnya. (afn/din/sam/rad/eyf/aqy/ima/han/TRIBUN JATENG CETAK)