Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, SLAWI - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) cabang Tegal mengadakan sosialisasi perlindungan kepesertaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal. Berlokasi di Balai Desa Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jumat (22/7/2022).
Diselenggarakannya kegiatan tersebut, dikatakan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tegal, Mulyono Adi Nugroho, mengingat sesuai data per April 2022 sebanyak 65 persen jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tegal belum terlindungi layanan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Dijelaskan, saat ini angkatan kerja di Kabupaten Tegal terbagi 191.398 orang pekerja formal dan 407.000 pekerja informal.
Dari jumlah tersebut, untuk pekerja formal yang sudah memiliki keanggotaan atau kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan baru 67.604 atau 35 persen.
Sedangkan pekerja informal baru tiga persen saja atau sekitar 13.700 orang peserta.
"Padahal pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal sama-sama rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian.
Adapun pekerja informal ini seperti nelayan, pedagang, tukang ojek, tukang becak, buruh panggul, petani, dan lain-lain. Mereka perlu perlindungan tapi memang banyak yang masih belum mengetahui manfaat dari kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan, makannya kami mengadakan sosialisasi mengenai hal tersebut," jelas Mulyono, pada Tribunjateng.com, Jumat (22/7/2022).
Dampak terjauh dari pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan yaitu bisa mengentaskan kemiskinan.
Hal ini, dikatakan Mulyono, semisal tulang punggung keluarga mengalami kecelakaan kerja atau kematian, tapi tidak ada perlindungan apapun, maka dampaknya bisa menimbulkan risiko kemiskinan baru.
Tetapi akan berbeda jika tulang punggung keluarga ini memiliki perlindungan di BPJS Ketenagakerjaan, sehingga semua sudah tercover hanya dengan iuran Rp 16.800 per bulan.
"Dengan iuran Rp 16.800 per bulan, pekerja informal sudah terlindungi jaminan kecelakaan kerja dan kematiannya.
Saya contohkan, semisal ada petani kemudian mengalami kecelakaan jatuh di sawah dan sebagainya. Nah petani ini terdaftar kepesertaan di kami, maka pengobatan kami tanggung semua termasuk biaya transportasi. Kami juga berikan penggantian penghasilan selama tidak bisa bekerja, dan masih banyak lagi," terangnya.
Bahkan jika kecelakaan kerja dan korban meninggal dunia, lanjut Mulyono, BPJS Ketenagakerjaan akan memberi santunan kematian sebesar Rp 70 juta.
Tidak sampai disitu, dua anak peserta yang mengalami kecelakaan kerja dan meninggal dunia, ditanggung pendidikannya dengan memberi beasiswa dari TK sampai kuliah.
"Selain itu, jika ada peserta yang meninggal dunia disebabkan apapun diluar kecelakaan kerja, seperti meninggal karena sakit, terpapar Covid-19, serangan jantung, dan lain-lain, juga ada perlindungan dari pemerintah berupa santunan kematian sebesar Rp 42 juta. Semua manfaat tersebut diperoleh hanya dari iuran Rp 16.800 per bulan," ujarnya.
Sehingga pada kesempatan ini, Mulyono mengatakan sebagai mitra dengan Anggota Komisi IX DPR RI, pihaknya bersama-sama menyosialisasikan program kepesertaan kepada pekerja informal.
Mengingat jika pemberi kerja yang formal perusahaan, akses sosialisasi akan jauh lebih mudah.
Sedangkan untuk pekerja informal seperti tukang becak, pedagang, nelayan, dan lain-lain yang individu atau masing-masing, maka perlu adanya gerakan bersama untuk memberikan perlindungan.
"Sehingga sekali lagi saya sampaikan, hanya dengan iuran Rp 16.800 per bulan bisa mendapat perlindungan yang sangat maksimal terutama bagi pekerja informal," tuturnya.
Ditambahkan, sepanjang tahun 2021, BPJS Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan uang santunan kepada peserta BPJS Kabupaten Tegal sebanyak Rp 71,4 miliar.
Rinciannya, jaminan hari tua diberikan kepada 7.052 orang, jaminan kematian diberikan kepada 347 orang yang mayoritas diakibatkan infeksi Covid-19.
Saat ini layanan Jamsostek sedang berfokus pada pendataan guru ngaji, disamping pekerja sektor informal yang rentan mengalami kecelakaan seperti tukang ojek, nelayan, dan petani.
Masih di lokasi yang sama, Anggota Komisi lX DPR RI, Dewi Aryani atau yang kerap disapa DeAr, mengungkapkan bahwa masyarakat masih belum memahami secara detail mengenai benefit atau keuntungan yang didapat ketika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Sehingga kegiatan sosialisasi seperti saat ini menurutnya sangat penting dan bermanfaat.
DeAr pun mengimbau kepada seluruh kepala daerah di Jateng Dapil lX dan seluruh Indonesia, agar memberikan perhatian ekstra mengenai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Karena selain bisa melindungi para pekerja di wilayah masing-masing, pemerintah daerah juga bisa terbantu dengan adanya peran BPJS Ketenagakerjaan yang lebih maksimal.
Sehingga kepala daerah diimbau untuk secara intensif melakukan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan baik UMKM, manufaktur, maupun lainnya di daerah masing-masing supaya karyawan diikutkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
"Perbedaan yang sangat signifikan mengenai benefit yang diperoleh yaitu jika BPJS Ketenagakerjaan ada biaya yang bisa diklaim saat peserta meninggal dunia.
Nilai nya pun meningkat jika tahun 2021 lalu sekitar Rp 42 juta, sedangkan tahun ini meningkat jadi Rp 70 juta. Uang tersebut nantinya diberikan kepada ahli waris, termasuk anak-anaknya juga mendapat beasiswa pendidikan dari TK sampai kuliah," ungkap DeAr. (dta)
Baca juga: Berikut Beberapa Program Unggulan Dewi Aryani untuk Penanganan Stunting di Kab.Tegal
Baca juga: Prihatin Angka Stunting Tertinggi Kedua di Jateng, BKKBN Bersama Dewi Aryani Adakan Sosialisasi
Baca juga: Peduli Lingkungan, Dewi Aryani Tanam 400 Pohon Trembesi di Adiwerna Kabupaten Tegal
Baca juga: Gandeng Kemenkes dan Dinkes Kabupaten Tegal, Dewi Aryani Gelar Vaksinasi 1.000 Orang Tiap Pekan