Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memberi bocoran tentang kenaikan harga pertalite.
Ia mengatakan dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo kemungkinan akan mengumumkan kebijakan terbaru terkait BBM.
Harga Pertalite disebut-sebut akan naik menjadi Rp 10.000 per liter, atau meningkat Rp 2.350 dari posisi saat ini Rp 7.650 per liter.
Baca juga: DJPb Sebut Kinerja Pendapatan APBN di Jateng Juli 2022 Naik 20,45 Persen
Baca juga: Penonton Gebyar Merah Putih Diimbau Tidak Kenakan Atribut Silat Guna Antisipasi Gesekan
Baca juga: Viral Pengemudi Moge Dihajar Warga, Geber-geber Terhalang Karnaval Tujuh Belasan
Baca juga: Wali Kota Aaf Buka Pesta Rakyat Batara di Lapangan Peturen Tirto Pekalongan
Sinyal kenaikan Pertalite awalnya disampaikan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang menyebut harga BBM subsidi berpotensi naik.
“Menaikkan harga pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan juga tadi solar, itu modeling ekonominya saya kira sudah dibuat. Nanti mungkin minggu depan presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana mengenai kenaikan harga ini," jelas Luhut dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin dipantau seperti dikutip dari Kontan.co.id, Jumat (19/8/2022).
Ia menambahkan, presiden sudah mengindikasikan (harga BBM) tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena harga BBM di Indonesia adalah yang termurah di kawasan.
"Kita jauh lebih murah dari yang lain, itu beban terlalu besar kepada APBN kita,” imbuhnya.
Ia mengatakan, APBN telah menanggung subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 502 triliun. Nilai tersebut setara dengan 18,21 persen target APBN tahun 2021 yang sebesar Rp 2.750 triliun.
Subsidi BBM Tak Mungkin Ditambah
Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kepastian kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, yaitu Pertalite dan Solar pada minggu depan.
Menurutnya, saat ini pemerintah tengah menghitung baik dan buruknya dari keputusan penyesuaian harga BBM tersebut. Penyesuaian harga BBM memang pasti akan berdampak pada konsumsi masyarakat. Akan tetapi, karena sasaran BBM bersubsidi tersebut tidak tepat sasaran, anggaran yang dikeluarkan dari kantong APBN itu makin membengkak.
“Minggu depan presiden akan umumkan mengenai apa dan bagaimana kenaikan harga (BBM bersubsidi),” tutur Luhut dalam Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin secara virtual, Jumat (19/8).
Adapun Luhut mengatakan, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan berbagai indikasi untuk memberikan bantalan subsidi BBM untuk menjaga daya beli masyarakat yang kurang mampu. Namun Presiden mengatakan tidak mungkin subsidi tersebut terus ditambah dan dipertahankan.
“Presiden sudah indikasikan, tidak mungkin kita pertahankan terus. Kita ini harga BBM paling murah sekawasan ini, kita jauh lebih murah dari yang lain. Itu (subsidi BBM) terlalu besar kepada APBN kita,” jelasnya.
Lebih lanjut, Luhut mengatakan tahun depan anggaran subsidi akan diturunkan jauh di bawah anggaran subsidi energi dan kompensasi saat ini yang sebesar Rp 502 triliun.
misalnya saja dengan pengalihan kendaraan dari berbasis BBM menjadi kendaraan listrik, hingga penggunaan bensin campuran dari kelapa sawit B40.
“Karena kemarin subsidi kita Rp 502 triliun, kita harap bisa ditekan ke bawah. Bisa dengan pengurangan mobil BBM dan beralih ke listrik, dan B40,” imbuhnya.
Banggar Pastikan Tak Ada Tambahan Subsidi
Badan Anggaran (Banggar) DPR menyatakan tidak akan menambah anggaran subsidi energi, yang kondisinya saat ini sudah makin menipis.
Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan, jika anggaran subsidi tidak ditambah, maka solusinya adalah dengan melebarkan, menaikkan, atau menyesuaikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ada.
“Bagi saya tidak ada penambahan anggaran (anggaran subsidi energi), kalau terus seperti ini, tidak punya pijakan, maka yang terbaik adalah secara gradual pemerintah melebarkan, menaikkan, atau menyesuaikan subsidi BBM kita,” tutur Said kepada awak media saat ditemui di Gedung Parlemen DPR RI, Selasa (16/8/2022).
Tidak hanya BBM, menurutnya anggaran untuk subsidi LPG 3 kg pun tidak akan ditambah. Hal ini lantaran, penerima subsidi LPG 3 kg tersebut paling tidak tepat sasaran. Ia mencatat sasarannya hanya 22 persen saja masyarakat yang seharusnya merasakan.
Lebih lanjut, untuk menjaga daya beli masyarakat ketika memang pemerintah menaikkan harga Pertalite, Said menyarankan agar sejumlah bantuan seperti perlindungan sosial dan bantuan sosial gencar di kucurkan ke masyarakat.
“Untuk menjaga daya beli masyarakat, artinya perlinsos harus dipertebal, langsung tepat sasaran kepada masyarakat penerima,” jelasnya.
Bagi Banggar, lanjut Said, melakukan penyesuaian harga BBM adalah pilihan yang tepat ketimbang pemerintah menambah anggaran subsidi lagi yang jelas-jelas realisasinya tidak tepat sasaran.
(Tribunnews.com/Kontan)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Luhut Beri Sinyal Terkait Kenaikan Harga Pertalite, Menko: Minggu Depan Presiden akan Mengumumkan,