Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sejumlah guru PNS yakin bahwa pemerintah akan memperhatikan kesejahteraan pendidik. Atas dasar itu, mereka tak percaya isu penghapusan tunjangan sertifikasi guru.
Yang ada, penyesuaian administrasi saja di sekolah. Sedangkan anggaran tunjangan sertifikasi guru tetap ada.
Tri Martana seorang guru PNS di Blora mengatakan, beban tugas guru sudah sebanding dengan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah.
"Memang beban guru ada yang lebih besar. Karena di suatu sekolah kadang jumlah guru belum mencukupi kebutuhan sehingga ada guru yang mendapat beban kerja tambahan," kata Tri Martana, Minggu 21 Agustus 2022.
Lanjutnya, dari sisi pendapatan mungkin antar propinsi berbeda.
"Antara guru yang sekolahnya bernaung pada propinsi dengan kabupaten juga berbeda," terangnya.
Tunjangan sertifikasi sangat menolong dalam peningkatan kesejahteraan guru.
"Mungkin penggunaannya bergantung pada kebutuhan masing-masing guru. Saya pribadi, dana itu untuk beli tanah dan rumah," terangnya. Kebetulan rumahnya dekat dengan sekolah tempatnya mengajar, sehingga tak butuh mobil. "Untuk menambah pengetahuan setiap tahun ada alokasi untuk membeli buku," ujar Tri Martana.
Diakuinya selama ini pencairan tunjangan sertifikasi guru di Blora lancar. Dia berharap untuk selanjutnya pencairan dijadikan satu dengan gaji bulanan. Biar mudah administrasinya. Selain itu, bank yang ditunjuk sebagai tempat pencairan sebaiknya sama dalam jangka panjang.
Tri Martana mengaku mengajar IPS 12 jam dan Olah Raga 6 jam dan Waka kurikulum. "Kalau dikonversi menjadi total 30 jam," ucap Tri Martana. Disebutnya, tunjangan sertifikasi guru yang dia terima hampir Rp 4 juta.
Transfer By System
Kasi Disiplin dan Kesejahteraan GTK Dinas Pendidikan Blora, Yusuf Fitri menerangkan, pencairan tunjangan sertifikasi guru ada dua. Yaitu pertama lewat transfer daerah, dan yang kedua dari pusat langsung kepada rekening guru.
"Untuk yang langsung guru, itu guru swasta, GTT yang bersertifikat pendidik (serdik), PPPK angkatan 2021, ini lewat Bank umum yang ditunjuk oleh pusat," ujar Yusuf Fitri, Senin 22 Agustus 2022.
Untuk yang daerah itu, PNS daerah, kemudian PPPK angkatan pertama yakni 2019 itu melalui transfer daerah.
"Pusat kasih uang ke daerah, baru disalurkan ke sejumlah guru yang memenuhi syarat untuk menerima sertifikasi itu," terang Yusuf Fitri.
Kalau PPPK sesuai regulasinya, kalau swasta ada yang tetap ada yang sesuai pangkat golongan.
"Kalau banknya di Blora, ada BRI dan BNI," ucap Yusuf Fitri. Belum ada kendala yang berarti dalam proses pencairan tunjangan sertifikasi di Blora.
"Sampai hari ini alhamdulillah lancar. Kita juga sudah mencairkannya bagi yang memenuhi syarat," jelas Yusuf Fitri.
Karena sekarang by sistem, bagi semua guru yang menenuhi SIM tunjangan tersebut sudah kita cairkan hingga tri wulan kedua.
"Termasuk PPPK yang 2019 juga sudah selesai," ungkap Yusuf Fitri.
Untuk yang PPPK 2021 ini tahap pencairannya menunggu sinkronisasi Kemendikbud dan BKN.
"Karena ada perubahan status dari awalnya GTT menjadi PPPK," tutur Yusuf Fitri.
Alokasi semua dari pusat. Dan selalu dilebihkan, alasanya ada kenaikan pangkatnya, ada yang berkala.
"Artinya ada penyesuaian pangkat. Untuk tambahan lulusan PPG baru. Jadi ada saldo tahun 2021, itu ditambahkan 2022," ujar Yusuf Fitri.
Untuk diketahui, 2021 realisasi sertifikasi tahun 2021 sebesar Rp 162 miliar, dengan saldo Rp 9,4 miliar. Sedangkan untuk tahun 2022 realisasi triwulan pertama Rp 38 miliar dan Triwulan kedua sebesar Rp 37 miliar. (tim/tribun jateng cetak)