TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Pemkot Pekalongan menyerahkan sertifikat tukar menukar tanah (tukar guling) di wilayah Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, kepada ahli waris atas nama Mustofa dan Ahmad Sofyan, di Ruang Terang Bulan Setda setempat Rabu (1/2/2023).

Sertifikat tanah tersebut diserahkan Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid didampingi Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin.

Seusai menyerahkan, Wakil Wali Kota Pekalongan Salahudin mengungkapkan bahwa setelah melalui proses yang panjang, akhirnya sertifikat tanah bisa diserahkan.

"Sebetulnya permasalahan ini sudah 30 tahun lebih tidak terselesaikan."

"Ada tanah masyarakat yang terpakai untuk fasilitas umum dan setelah ganti beberapa pimpinan pejabat, kami ingin permasalahan itu bisa selesai," kata Salahudin melalui Tribunjateng.com, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Kota Pekalongan Peringkat Pertama Kepatuhan Bayar Pajak Tahun 2022, Pencapaian Bisa 111 Persen

Baca juga: Stok Beras Bulog Pekalongan Masih Ada 3.200 Ton, Ramadin Ruding: Aman Sampai Lebaran Tahun Ini

Salahudin berharap, untuk periode selanjutnya tidak ada lagi tanah milik masyarakat yang dipakai untuk kepentingan umum tanpa dibeli oleh pemerintah. 

"Tadi juga sudah disampaikan bahwa kalau ada tanah pemerintah (bengkok) untuk kepentingan masyarakat, seperti masjid, musala, atau sekolah, TPQ, maupun fasilitas umum lainnya silakan diajukan."

"Agar bisa ditindaklanjuti oleh kami dan diproses sesuai peraturan perundangan."

"Ini agar aset pemerintah itu bermanfaat dan tidak mangkrak."

"Sehingga, dari sisi pertanggungjawaban bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Pekalongan, R Doyo Budi Wibowo menerangkan, proses tukar menukar tanah di wilayah Sokoduwet milik masyarakat ini ditukar aset milik pemerintah yang prosesnya sudah sejak 1991.

"Tadinya Pemkot Pekalongan, memiliki tanah untuk lapangan, tetapi belum memenuhi persyaratan luasnya."

"Kemudian, di sebelahnya ada tanah warga yang pada saat itu ada kesepakatan antara Kepala Desa dengan warga setempat."

"Warga bersedia tanah mereka digunakan untuk lapangan," katanya kepada Tribunjateng.com, Rabu (1/2/2023).

Pihaknya menjelaskan, setelah bergabung dengan Pemkot Pekalongan, pemerintah tentunya berkewajiban untuk mengganti.

Baca juga: Kota Pekalongan Peringkat Pertama Kepatuhan Pembayaran Wajib Pajak

Baca juga: 28 Ton Beras Medium SPHP Didistribusikan ke 12 Pasar Karesidenan Pekalongan, Harga Cuma Rp 9.400