TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Bupati Kudus HM Hartopo menegaskan, permintaan pengulangan tes seleksi perangkat desa menjadi wewenang panitia tingkat desa dan perguruan tinggi sebagai penyelenggara.

"Dari kesepakatan (panitia) desa dan pihak ketiga, kalau memang harus diulang ya silakan," kata Hartopo kepada Tribunjateng.com, Minggu (26/2/2023).

Akan tetapi, lanjut Hartopo, ketika proses seleksi perangkat desa melalui tes yang berlangsung sebelumnya sudah benar, akan tetapi terkendala karena masalah alat dan sarana prasarana, pihak perguruan tinggi harus menjelaskan.

Baca juga: Bocoran Abdul Halil: Akhir Bulan Ini, Kudus Terima Penghargaan Adipura 2023

Baca juga: Gabungan Peringkat 1 Seleksi Perangkat Desa Kudus Berharap Dilantik Sesuai Jadwal

"Yang kami minta harus ada klarifikasi dari akademisi."

"Sampai sekarang sudah ada atau belum, mengapa permasalahannya," kata Hartopo.

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara tes bersama panitia di tingkat desa harus mengklarifikasi permasalahan yang ada di lapangan.

Dengan klarifikasi tersebut setidaknya tidak menjadikan keributan di akar rumput.

Sebelumnya sejumlah peserta tes seleksi perangkat desa ramai-ramai mengajukan sanggahan atas hasil tes yang berlangsung pada 14 Februari 2023 yang diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung.

Kemudian sejumlah panitia juga menginginkan adanya tes ulang kepada Unpad.

Selain itu para peserta tes menilai ada poin kerja sama yang dilanggar, misalnya tidak adanya hasil realtime saat tes seleksi perangkat desa berlangsung. (*)

Baca juga: KECELAKAAN Maut Hari Ini, Pengendara Motor Tewas Tertabrak Truk, Kejadian di Jalan Raya Sragen-Ngawi

Baca juga: Cerita Bahagia Winda Jualan di Pasar Rakyat Pura Mangkunegaran Solo: Alhamdulillah Laku 20 Pack

Baca juga: Rasakan Sensasinya, Berendam Air Hangat di Taman Rekreasi Kalianget Wonosobo, Bayar Cuma Rp 7.000

Baca juga: Misi Kemandirian, BDI Pertamina Cilacap Latih Napi Nusakambangan Pembuatan Pupuk Organik