TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemprov Jateng melakukan sejumlah optimalisasi untuk menambah 220 rombongan belajar (rombel) yang setara dengan 7.920 kursi pada PPDB SMA/SMK negeri Jawa Tengah 2023.

Salah satunya adalah pemanfaatan kelas jarak jauh di area blank spot, wilayah kecamatan di Jawa Tengah yang belum memiliki SMA atau SMK negeri.

"Kelas jarak jauh adalah metode pembelajaran tatap muka."

"Yang membedakan dari sekolah reguler adalah pengaturan waktu kegiatan belajar mengajar (KBM) yang lebih fleksibel."

"Menyesuaikan dengan kondisi peserta didik," jelas Kepala Disdikbud Jateng, Uswatun Hasanah kepada Tribunjateng.com, Kamis (15/6/2023).

Baca juga: INFO PPDB 2023 - Disdikbud Jateng: Bila Kuota 3 Jalur Tidak Terpenuhi Akan Masuk ke Zonasi

Disdikbud Jateng akan membuka kelas jarak jauh dan kelas virtual guna memfasilitasi calon peserta didik baru yang domisilinya masuk area blank spot atau tidak memiliki fasilitas SMA negeri dalam PPDB 2023.

Sasaran program ini, lanjut Uswatun, adalah anak-anak lulusan SMP di area blank spot yang gagal diterima dalam PPDB reguler akibat terkena aturan zonasi.

"Ada kelompok anak yang tidak melanjutkan sekolah bukan semata karena faktor ekonomi."

"Jarak sekolah yang terlalu jauh dari rumah juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi."

"Kelas jarak jauh dirancang untuk mengantisipasi hal itu," lanjutnya.

Uswatun menjelaskan, secara teknis, Disdikbud Jateng memetakan jumlah lulusan SMP di wilayah blank spot yang ada di data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud RI.

Bila ditemukan angka putus sekolah yang cukup banyak, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk menyelenggarakan kelas jarak jauh.

"Pemerintah desa bertugas melakukan sosialisasi, kami yang menyiapkan tenaga pendidik atau gurunya," papar Uswatun.

Baca juga: Disdikbud Jateng Buka Kanal Pengaduan Via Telepon dan Whatsapp, Total Selasa Sekitar 500 Aduan

Lebih jauh, Disdikbud Jateng nantinya bakal menawarkan kuota sebesar 30 kelas jauh dan 20 kelas virtual dengan jumlah peserta 36 anak tiap kelas.

Untuk pemilihan sekolahnya bagi area blank spot, akan ikut pada induk sekolah terdekat dari masing-masing kecamatan.

Sedang untuk tempat pelaksanaan KBM memanfaatkan balai desa atau bekas gedung sekolah dasar atau sekolah menengah pertama yang kosong karena kebijakan pengelompokan ulang.

"Selain gratis dan jam belajar yang lebih fleksibel, para peserta Kelas Jarak Jauh saat lulus juga menerima ijazah SMA negeri sesuai dengan afiliasi kelas mereka," tandas Uswatun.

Program kelas jarak jauh yang dimulai 2020 oleh Disdikbud Jateng juga dijadikan embrio sebagai dasar pendirian sekolah reguler.

Mulai dari dua kelas atau rombongan belajar (rombel) di Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, kemudian menjadi SMA Negeri 1 Tawangmangu.

Lalu ada juga kelas jarak jauh di Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara dan di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, masing-masing dengan 2 kelas atau rombel.

Baca juga: Disdikbud Jateng Akan Kembangkan Aplikasi Skrining Pribadi Siswa Saat Mulai PTM

Rektor UPGRIS, Sri Suciati menyebut, program kelas jarak jauh adalah sebuah terobosan dalam memperluas akses pendidikan formal di masyarakat.

"Seperti kelas virtual yang sudah ada lebih dahulu, konsep kelas jarak jauh adalah sebuah terobosan dalam pemerataan akses pendidikan formal," katanya kepada Tribunjateng.com, Kamis (15/6/2023).

Namun Suciati juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pendidikan dalam program tersebut.

"Walaupun ini program bagus, yang terpenting adalah konsistensi dalam menjaga kualitas."

"Kualitas guru, kurikulum, maupun fasilitas penunjang juga harus diperhatikan," harapnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan, keputusan untuk membuat kelas jarak jauh tersebut dikarenakan ada 17 kecamatan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak memiliki fasilitas SMA negeri.

Kondisi ini pun membuat calon peserta dari kecamatan tersebut kesulitan mendapat sekolah dengan status SMA negeri karena harus bersaing dengan calon peserta didik lain yang domisilinya lebih dekat dalam PPDB 2023.

"Kami carikan solusi untuk kelas jarak jauh, selain sekolah virtual."

"Jadi kelas jauhnya kami pinjam sekolah yang ada di sana, apakah itu gedung SMP, tetapi pengelolaanya tetap di SMA Negeri terdekat yang ada di sana."

"Jadi statusnya tetap negeri," jelas Ganjar. (*)

Baca juga: Anggoro Warga Ngringo Karanganyar Alami Kecelakaan Kerja, Tewas Terjatuh Saat Perbaiki Mesin Tenun

Baca juga: BURUAN! Ada Banjir Hadiah dan Promo Meriahkan HUT ke 53 Astra Motor

Baca juga: Kesbangpol Kudus Gelar Pembinaan Ormas, Fitrianto: Guna Wujudkan Pemilu 2024 Berkualitas

Baca juga: Kapolres Sambangi SMAN 1 Kota Pekalongan, Semua Siswa Dikumpulkan di Lapangan, Ini Misi Khususnya