Berita Jawa Tengah

PPDI Jawa Tengah Masa Bhakti 2023-2028 Dilantik, Gubernur Ganjar Tekankan 2 Program Penting Ini

Penulis: Imah Masitoh
Editor: deni setiawan
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

POTRET Aktivitas Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam Harlah dan Pelantikan PPDI Jawa Tengah Masa Bhakti 2023-2028 di Alun-alun Wonosobo, Selasa (20/6/2023).

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menekankan program PPDI Jawa Tengah masa bhakti 2023-2028 yang baru saja dilantik pada Senin (20/6/2023) akan konsentrasi pada masalah pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting. 

Menurutnya, perangkat desa tahu pasti data sebenarnya di lapangan mengenai dua permasalahan ini. 

Seperti kaitannya dengan jumlah disabilitas, kandungan yang bermasalah pada ibu hamil, masyarakat yang belum punya jamban, dan lain sebagainya. 

"Dua ini kerjakan betul."

"Hari ini masih berproses, bahkan teman-teman perangkat desa menjadi sangat penting karena mereka orang yang sangat tahu juga data yang ada di masyarakat," ujarnya. 

Baca juga: Jelang Iduladha, Puluhan Juru Sembelih Halal Wonosobo Ikut Bimbingan Teknis Selama 3 Hari

Baca juga: Lahan Pertanian Tak Terlayani Air, DPUPR Kabupaten Wonosobo Segera Atasi Ambrolnya Bendung Blawong

Gubernur Ganjar juga berpesan kepada PPDI Tingkat Jawa Tengah untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan baik. 

Ia menambahkan, kaitannya dengan pengelolaan bantuan keuangan untuk betul-betul dikelola sebaik mungkin. 

"Karena batuan keuangan cukup banyak."

"Dalam 2 tahun ini Rp 1,6 triliun, naik menjadi Rp 1,7 triliun."

"Kami minta betul-betul agar ini bisa dikelola dengan baik," pesannya.
 
Kontribusi PPDI diperlukan untuk bisa mengelola penggunaan dana desa di tempat masing-masing.
 
Sehingga efektivitas penggunaan dana desa dapat tercapai dengan pengecekan yang dilakukan secara baik. 

"Beberapa desa anggaran ini dieksekusi dengan model-model padat karya sehingga banyak orang bekerja."

"Nah kalau keluarga miskin dia bisa ikut bekerja pendapatannya meningkat," jelasnya. 

Apabila pengelolaan dana desa dari bantuan pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat dikelola dengan baik dapat mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat miskin. 

Ia menambahkan, kekompakan antar Kepala Desa dengan perangkat desa diperlukan agar dapat menyelesaikan tugas utamanya melayani masyarakat. 

"Harapannya pengurusnya membuat program, ada prioritas yang kami titipkan penurunan angka kemiskinan dan stunting perhatikan itu."

"Digitalisasi desa segera dilakukan agar layanan masyarakat akan lebih baik sehingga kalaulah kemudian kawan-kawan dari perangkat ini punya kegiatan banyak masyarakat terlayani dengan aplikasi," tandasnya. (*)

Baca juga: Jeonam Dragons Ikut Berkomentar Setelah Asnawi Mangkualam Kantongi Alejandro Garnacho

Baca juga: Singgih Januratmoko: Pendidikan Pancasila Penting untuk Dorong Nasionalisme Generasi Muda

Baca juga: Video Sosok Suminah 103 Tahun Calon Haji Tertua di Jateng dan DIY

Baca juga: Dijebak Beli Martabak, Gadis 14 Tahun Diperkosa 3 Orang Hingga Pendarahan Hebat

Berita Terkini