TRIBUNJATENG.COM, BELANDA  - Mengejutkan. Pemerintah koalisi Perdana Menteri Belanda Mark Rutte (56) bubar. Ini terjadi menyusul pertikaian atas langkah-langkah pemerintah mengekang arus migran.

Mark Rutte, pemimpin terlama Belanda, memimpin pembicaraan krisis antara empat mitra koalisi tetapi gagal mencapai kesepakatan.

Mark Rutte mengundurkan diri sebagaimana dilaporkan secara luas di Belanda selama beberapa jam pada Jumat (7/7/2023) malam sebelum Rutte mengkonfirmasi pengunduran diri tersebut dalam sebuah pernyataan.

"Malam ini sayangnya kami telah mencapai kesimpulan bahwa perbedaan tidak dapat diatasi. Untuk alasan ini, saya akan segera menyampaikan pengunduran diri saya secara tertulis kepada raja atas nama seluruh pemerintahan," kata Rutte dalam konferensi pers.

Rutte, pemimpin partai VVD kanan-tengah, yang terbesar dalam koalisi empat partai, ingin memperketat pembatasan penyatuan kembali keluarga pencari suaka, menyusul skandal tahun lalu tentang pusat suaka yang telah penuh.

Dia meminta jumlah kerabat pengungsi perang yang diizinkan masuk ke Belanda dibatasi hingga 200 per bulan dan mengancam akan menggulingkan pemerintah jika tindakan itu tidak disahkan.

Dua mitra junior, termasuk Christen Unie, sebuah partai Demokrat Kristen yang mendapatkan dukungan utamanya dari "Sabuk Alkitab" Protestan di Belanda tengah, sangat menentang proposal tersebut.

Rutte mengatakan bahwa bukan rahasia koalisi memiliki perbedaan dalam masalah ini.

Dia menggambarkannya sebagai hal yang sangat disesalkan, tetapi seperti itulah fakta politik.

Permohonan Suaka

Permohonan suaka di Belanda melonjak sepertiga tahun lalu menjadi lebih dari 46.000. Pemerintah memproyeksikan mereka dapat meningkat menjadi lebih dari 70.000 tahun ini, yang akan melampaui rekor tertinggi sebelumnya dari tahun 2015.

Suaka dan migrasi adalah masalah yang sulit bagi Rutte dan telah bertahun-tahun karena kekuatan partai sayap kanan di Belanda seperti Geert Wilders, dan ancaman yang ditimbulkannya terhadap partai kanan tengah seperti VVD-nya. Hasil yang paling mungkin tampaknya adalah pemilihan baru, jauh lebih awal dari tanggal 2025 yang dijadwalkan berikutnya.

Minggu (9/7/2023), Rutte, yang telah berkuasa sejak 2010 dan merupakan pemimpin terlama kedua di Eropa, mengatakan perselisihan tentang langkah-langkah untuk membatasi imigran telah menyebabkan pemerintahan koalisi empat partainya retak.

Sebagai informasi, Rutte berencana untuk memperketat pembatasan terhadap penyatuan kembali keluarga pencari suaka. Hal itu guna mengekang jumlah pencari suaka, menyusul skandal tahun lalu atas pusat migrasi yang penuh sesak di mana seorang bayi meninggal dan ratusan orang terpaksa tidur di tempat terbuka.

"Bukan rahasia lagi bahwa mitra koalisi memiliki pendapat berbeda tentang kebijakan imigrasi," kata Rutte pada konferensi pers pada Jumat (7/7) waktu setempat.