TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - DPRD Kota Semarang menyoroti sejumlah palang pintu kereta api di ibu kota Jawa Tengah yang masih manual. Ini perlu perhatian mengingat berkaitan dengan keselamatan masyarakat. 

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Joko Santoso mengatakan, beberapa lokasi palang pintu kereta yang belum otomatis ini dimungkinkan masih dianggap belum begitu krusial atau belum ada anggaran untuk penambahan palang pintu otomatis. 

Karena jalan itu merupakan akses jalan kota, Pemerintah Kota Semarang bertanggungjawab terhadap penjagaan palang pintu. Selama ini, penjagaan masih dilakukan secara manual. Bahkan, belum filakukan 24 jam. Cara kerja penjagaan masih manual dengan dua cara yakni menggunakan grup whatsaap (WA) dan jadwal manual yang ditempel. 

"Kami kemarin tinjauan ke salah palang pintu Tambakharjo, perbatasan Kecamatan Semarang Barat - Kecamatan Tugu. Harapan kami, dengan adanya tinjauan, ada perhatian," terang Joko, Selasa (5/9/2023). 

Politikus Partai Gerindra itu melanjutkan, masih adanya palang pintu manual ini membutuhkan perhatian dan penganggaran. Dia menyarankan Pemerintah Kota Semarang berkoordinasi dengan pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar ada pembenahan palang pintu yang masih manual ke otomatis. 

Jika pemerintah pusat belum dapat memberikan perhatian, pihaknya mendorong Pemerintah Kota Semarang untuk memikirkan solusi demi keselamatan masyarakat. Pasalnya, palaing pintu manual tersebut berada di jalan golongan II atau jalan kewenangan pemerintah kota.  

"Paling tidak menambah SDM (sumber daya manusia) serta anggaran di penjagaan palang pintu itu," tambahnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Gumilang Febri Soemarmo menambahkan, palang pintu manual atau yang bekerja secara tradisional tersebut masih dikelola warga. Ini cukup membahayakan karena jam penjagaan hanya sampai pukul 18.00. 

"Infonya ada 9 palang pintu (di Semarang) yang belum otomatis. Di perbatasan Semarang Barat - Tugu, arah ke Pantai Tirang itu bahaya kalau tidak ada palang pintu," papar Febri. 

Politikus PKB itu mendorong Dishub bisa segera berkoordinasi dengan PT KAI atau pemerintah pusat. Sedangkan, solusi sementara, dewan memberi masukan agar ada insentif atau honorer kepada penjaga palang pintu yang masih bekerja secara manual. (eyf)

Baca juga: Kemenhub RI Lantik 201 Perwira Transportasi PKTJ Tegal, Ini Tanggungjawab Mereka

Baca juga: Aminah Terima 300 Kg Beras HET Rp 10.900, Bulog Distribusikan 3,9 Ton Beras di 2 Pasar Kudus

Baca juga: Harapan Guru Honorer ke Gubernur Jateng Mendatang Kesejahteraan Pengajar Honorer Ditingkatkan

Baca juga: Mengenal Sosok Soedarsono, Mantan Bupati Kudus 1988-1998 Yang Dikenal Pendobrak Pembangunan