Sedangkan Rp 500.000, dirinya menyerahkan kepada seluruh anggota di 8 Polsek, piket posko dan operator operasi mantap brata.

"Jadi sudah tidak ada anggaran tersisa.

Bisa dicek langsung ke anggota dan bagian operasi," ungkap Mukhson. Mukhson mengaku memiliki alasan membuat kebijakan itu.

Dia berkata, hal ini karena anggota yang terlibat operasi tidak mampu memback up kegiatan pengamanan kampanye di seluruh Polsek, lantaran wilayah yang jauh dan kegiatan kampanye hingga pukul 23.00 Wita sesuai kesepakatan Bawaslu dan KPU serta calon legislatif.

"Kajian ini juga berdasar analisa dan evaluasi dari Bawaslu, bahwa TTU masuk kabupaten rawan karena terjadi kasus kebakaran kantor KPU tahun 2014 lalu," ujarnya.

Sehingga lanjut dia, dengan melibatkan anggota Polsek yang mengetahui situasi dan kerawanan wilayah masing-masing, maka dia berharap kegiatan kampanye dapat berjalan dengan aman dan kondusif.

Sehingga kata Mukhson, unggahan Falentinus di Facebook itu tidak benar.

"Setelah saya cek, akunnya juga palsu," kata Mukhson.

Terhadap postingan tersebut, Mukhson juga menyampaikan kepada anggotanya untuk tidak terpancing.

"Saya harus menghabiskan energi saya untuk kepentingan masyarakat.

Banyak berita negatif yang terjadi tidak saya tanggapin, karena saya lebih fokus untuk menciptakan wilayah saya aman dan kondusif," ujar dia.

Kepala Kepolisian Daerah NTT Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Daniel Tahi Monang Silitonga, akan menindak tegas pimpinan Polres yang terbukti menyelewengkan anggaran tersebut.

Daniel pun telah memerintahkan Bidang Profesi dan Pengamanan Polda NTT, untuk turun ke semua Polres jajaran untuk menyelidiki kasus itu.

"Khusus penyimpangan untuk kasus operasi Mantap Brata, sebelum saya ke sini, saya sudah perintahkan Bidang Propam untuk mengecek ke semua Polres," tegasnya dalam jumpa pers akhir tahun di Markas Polda NTT, Minggu (31/12/2023).

"Kalau terjadi hal yang sama, saya tidak main-main dengan itu, karena bagi saya hak anggota harus diberikan," sambungnya.