TRIBUNJATENG.COM - Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Timor Tengah Utara (TTU), Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Moh Mukhson, tegas membantah keterlibatannya dalam dugaan penyelewengan dana Operasi Mantab Brata (OMB) yang ditujukan untuk pengamanan pemilihan umum (pemilu) tahun 2024.

Bantahan ini muncul menyusul unggahan kontroversial di media sosial Facebook oleh akun bernama Falentinus.

Dalam surat terbuka yang diunggah Falentinus di grup Facebook Timor Tengah Utara (TTU)-Biinmafo, "Bebas Berpendapat", disebutkan bahwa dana pengamanan pemilu yang diberikan kepada anggota Polres TTU tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Falentinus menyatakan bahwa anggota polisi hanya menerima uang sebesar Rp 500.000 untuk tugas pengamanan di Polsek dan operasional.

Kapolres TTU Moh Mukhson menanggapi tudingan tersebut dengan menegaskan bahwa setiap penyaluran dana dilakukan sesuai aturan dan telah ditandatangani dengan jelas.

"Tudingan ini tidak berdasar dan merugikan reputasi institusi kepolisian," ujar Kapolres.

Namun, kontroversi semakin memanas ketika Falentinus mengklaim telah merekam perwira kepolisian yang memberikan instruksi kepada anggota untuk menjawab sesuai dengan yang ditandatangani saat menerima uang.

Menurut Falentinus, langkah ini diambil sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas.

Warganet pun langsung merespons tajam di media sosial, dengan beberapa pihak mendukung Kapolres TTU sementara yang lain mempertanyakan transparansi penggunaan dana.

Sejumlah netizen juga mengajukan pertanyaan kepada pihak berwenang, termasuk Presiden Joko Widodo, Kapolri, dan Kapolda NTT.

Falentinus juga mengancam akan menggelar demonstrasi besar-besaran bersama seluruh elemen masyarakat di Kabupaten TTU jika tidak ada tindak lanjut terhadap tudingan tersebut. Permintaan agar Kapolri dan Kapolda NTT membentuk tim khusus untuk operasi tangkap tangan (OTT) di Polres TTU juga menjadi sorotan.

Terkait tudingan itu, Kapolres TTU AKBP Moh Mukhson, menyebut unggahan itu tidak benar dan ditulis oleh akun palsu.

"Jadi anggaran pengamanan kampanye itu hanya untuk 115 orang, yang didukung dari dipa (daftar isian pelaksanaan anggaran).

Sedangkan personel yang kami libatkan sebanyak 300 orang lebih," kata Mukhson, kepada Kompas.com, Senin (1/1/2023) malam.

Menurut Mukhson, 115 personel yang bertugas untuk pengamanan, diberikan anggaran sebesar Rp 3,7 juta.