Baca tanpa iklan
JAKARTA, TRIBUN - Sejumlah organisasi relawan pendukung paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menolak hasil Pilpres 2024, dan meminta agar pelaksanaannya diulang karena dianggap penuh kecurangan.
"Meminta kepada KPU untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029 dengan mengganti Komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini," kata perwakilan relawan, Haposan Situmorang, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Sabtu (18/2).
Menurut dia, kecurangan itu terjadi sejak Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat usia pencalonan presiden yang membuat Gibran Rakabuming Raka dapat berlaga di pilpres 2024.
Ia juga menyinggung sikap KPU yang menerima pendaftaran Gibran meski belum ada revisi aturan setelah MK mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.
"Hal ini terbukti keputusan DKPP dalam keputusanya komisioner KPU dinyatakan bersalah. Ini sifatnya final and binding," ucapnya.
Selain pencalonan Gibran, para relawan juga menilai Presiden Joko Widodo cawe-cawe dalam urusan pilpres 2024 dengan mengerahkan aparat dan bantuan sosial untuk memenangkan kandidat tertentu.
Haposan juga menyinggung dugaan penggunaan hukum sebagai instrumen politik untuk menyandera tokoh-tokoh politik demi mendukung satu pasangan.
"Dugaan kuat kecurangan dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis yang mendatangkan keuntungan bagi paslon tertentu secara sungguh-sungguh telah mengkhianati demokrasi dan konstitusi," bebernya.
Seperti diketahui, hasil hitung cepat sejumlah lembaga menunjukkan bahwa pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dan berpotensi menang satu putaran.
Berdasarkan hitung cepat Litbang Kompas per Sabtu (17/2) malam dengan data masuk 99,80 persen, Prabowo-Gibran memperoleh 58,48 persen suara.
Sementara itu, paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendulang 25,21 persen suara, sedangkan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan 16,31 persen suara. (Kompas.com/Ardito Ramadhan)