TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan pelayanan.

Salah satunya dengan mendengarkan masukan dari semua pihak melalui acara Forum Konsultasi Publik.

Kegiatan yang diselenggarakan di kantor DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Selasa (27/2) itu menghadirkan beberapa narasumber antara lain, Ketua Apindo Kota Semarang, Dedi Mulyadi Ali, Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh dan Supriharjiyanto selaku koordinator Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan DPMPTSP Prov Jateng.

Selain itu, peserta kegiatan berasal dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari organisasi masyarakat, pelaku usaha, akademisi, praktisi dan lain sebagainya.

Mereka semua terlihat antusias mengikuti acara ini.

Supriharjiyanto mengatakan, acara ini diselenggarakan untuk mendapat masukan dari berbagai pihak antara lain pelaku usaha, akademisi, praktisi dan masyarakat.

Harapannya upaya ini dapat meningkatkan layanan menjadi lebih baik dan sebagai langkah perbaikan.

“Kami sadar memang pelayanan kami belum bisa memenuhi kemauan atau keinginan masyatakat.

Sistem tunggal terpusat tidak sehingga kami bisa mengubah tapi hanya bisa menjalankan dan terikat pada spk atau standart prosedur,” kata Supriharjiyanto.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data DPMPTSP Prov Jateng sepanjang 2023 kemarin, pengaduan langsung mencapai 133 dan pengaduan tidak langsung sebanyak 60.

Sektor yang mendominasi pengaduan langsung dan tidak langsung adalah terkait OSS/Layanan Penanaman Modal dan ESDM.

Hasil survey kepuasan masyarakat masih cukup tinggi rata-rata 94,14 persen.

Sistem, mekanisme dan prosedur serta sarana prasarana menjadi indikator terendah.

Oleh sebab itu pihaknya secara rutin menggelar rapat evaluasi SKM setiap bulan.

Sementara itu, Ketua Apindo Kota Semarang, Dedi Mulyadi Ali, mengatakan terpenting dalam pelayanan adalah cepat, tepat dan jelas waktu.

Kepastian menjadi hal terpenting agar pelayanan dapat berjalan maksimal.

“Kalau persyaratan yang kita ajukan ditolak di awal kekurangannya apa ada kepastian.

Terdeteksi di awal sehingga tidak memakan waktu lama, dan kita bisa segera melengkapinya,” kata Dedi.

Ia mengungkapkan di tahun 2024 ini geliat investasi di Semarang diperkirakan akan cenderung stabil.

Sebab Oktober nanti masih ada Pilkada dan susunan menteri terbaru juga belum dibentuk.