TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Anggaran universal health coverage (UHC) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pada 2024 ini, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kesehatan menyiapkan anggaran UHC sebesar Rp 41 miliar. 

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, anggaran UHC terus ditambah setiap tahun. Namun, dia mendapat laporan dari direktur rumah sakit Wongsonegoro (RSWN) ada aturan BPJS yang rigid.

Saat ini, dia masih meminta pihak RSWN untuk memaparkan hal-hal yang perlu disipakan pemerintah untuk program UHC. Pihaknya akan berinovasi agar program jaminan kesehatan bisa berjalan baik. 

"UHC disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Apapun ini jadi pelayanan dasar. Kami akan create bagaimana inovasi UHC. Rencananya, akan melakukan kolaborasi dengan DLH. Ibu-ibu rumah tangga bisa menggunakan hasil pilah sampah untuk jaminan kesehatan," jelas Ita, sapaannya, usai rapat paripurna, Selasa (30/4/2024). 

Menurutnya, perlu ada singkronisasi kebutuhan keuangan daerah untuk program jaminan kesehatan. Dia ingin UHC bisa menjangkau masyarakat namun tidak begitu membebani keuangan daerah.

Dia meminta direktur rumah sakit juga memberikan pemaparan terkait penggunaan jaminan kesehatan ini. 

"Contoh, ada satu bulan hanya menerima operasi katarak delapan. Padahal, masyarakatnya ada 1,7 juta jiwa. Jika satu persen saja periksa, sudah parah, bagaimana.

Pas Pak Menpan ke RSWN ditemukan, pasian dari kabupaten terangga tidak punya BPJS. Di daerah asal tidak ada UHC. Jadi bayar sendiri. Maka, harus betul-betul ada kajian agar UHC menjangkau masyarakat tapi tidak membebani keuangan daerah," jelasnya. 

Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Semarang, Moh Abdul Hakam menyebutkan, pemkot menyiapkan Rp 41 miliar untuk program UHC pada 2024. Saat ini, ada 153.951 peserta UHC dengan tagihan mencapai Rp 6,5 miliar per bulan. Jika peserta UHC bertambah, tentu tagihan pun akan kian bertambah. 

"Anggaran itu, kami sudah diskusi dengan Bu Wali kalau di akhir tahun tidak cukup. Karena Rp 41 miliar itu akan habis di akhir Juni. Sehingga, akan memakai skema pembiayaan BTT menunggu anggaran perubahan," tuturnya. 

Diakuinya, memang ada kenaikan jumlah peserta dimana pada tahun sebelumnya tidak ada 125 ribu peserta. Pihaknya pun melakukan kurasi data.

"2024 ini, ada peserta baru, baik bayi baru lahir atau orang-orang yang belum terdata kami masukan. Angka itu masih terus setiap hari, setiap bulan, kami kurasi ada yaang meninggal, pindah," sebutnya. 

Menurutnya, pengurusan UHC kini snagat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Pihaknya memprioritaskan masyarakat yang membutuhkan untuk kontrol di puskesmas maupun rumah sakit. (eyf)

Baca juga: Rizky Febian dan Mahalini Menikah Gunakan Adat Bali, Digelar 5 Mei 2024

Baca juga: Kisah Nyata : PRT Ini Teriak Kesakitan Saat Majikannya Gelar Pengajian, Ternyata Habis Pasang Susuk

Baca juga: Dibagi 3 Kloter, Calon Jemaah Haji Karanganyar Diberangkatkan Mulai 3 Juni 2024

Baca juga: Revitalisasi Pasar Jepara II, Pemkab Jepara Ajukan Anggarkan Rp 20 M