TRIBUNJATENG.COM, PATI - Berikut ini video LKPP Dorong Pemkab Pati Optimalkan Belanja APBD untuk Produk Dalam Negeri dan UMKK

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong optimalisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) di Kabupaten Pati.

Optimalisasi tersebut dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik.

Berkaitan dengan hal ini, LKPP bersama Pemerintah Kabupaten Pati mengadakan kegiatan sosialisasi di Muria Ballroom The Safin Hotel Pati, Rabu (15/5/2024).

Kegiatan ini dihadiri perwakilan dari tiap instansi atau organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pati.

LKPP mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) memprioritaskan APBD untuk PDN dan UMKK sebagai suatu langkah mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor industri, dan menciptakan lapangan kerja. 

Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta menjelaskan, prioritas anggaran APBN/APBD untuk belanja PDN dan UMKK akan berkontribusi bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah.

Dia menjelaskan, sebagaimana amanat Presiden RI Joko Widodo dalam Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022, setiap Kementerian/Lembaga/Pemda wajib membelanjakan APBN/APBD minimal 95 persen untuk PDN dan minimal 40 persen untuk belanja produk UMKK. 

"Sesuai Inpres, PDN per tahun 95 persen, tapi belum tercapai. Masih 80-an. Tapi ini belum akhir tahun. Mudah-mudahan Desember nanti bisa mencapai lebih dari 90 persen," kata Setya.

Untuk mendorong capaian nilai belanja pengadaan 40 persen ke UMKK, dia mengatakan sedang mendorong agar produk UMKK yang digunakan bukan sebatas fesyen dan kuliner.

"Ini kami sedang mendorong, UKM (Usaha Kecil Menengah) jangan hanya fesyen dan kuliner (yang digunakan dalam pengadaan). UKM kan banyak. Ada sektor konstruksi, industri kecil misalnya alat-alat pertanian. Kalau di sini ada, mestinya pakai itu saja," ucap dia.

Setya mencontohkan Pemerintah Kota Medan yang sudah memaksimalkan penggunaan PDN dan UMKK.

"Yang bagus contohnya Kota Medan. Di sana penyedia produknya banyak, lebih dari 20 ribu, transaksinya juga besar. Maka dapat penghargaan nomor 1 kemarin. Pati mestinya bisa juga, wong kita sudah gampang kok. Didorong e-katalog lebih cepat dan ke-record, kalau dengan pengadaan langsung manual kan tidak ke-record. Ini semua bisa dilihat, datanya open. KPK juga bisa monitor," tandas dia. (mzk)