TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Angka prevalensi stunting di Kabupaten Kendal yang sempat turun menjadi 10,3 persen pada Februari 2023 lalu, kini mengalami kenaikan cukup signifikan.

Hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dipaparkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA) Kabupaten Kendal, menyebut angka stunting di Kendal hingga akhir tahun 2023 mencapai 17,5 persen.

Survei tersebut juga mencatat kenaikan angka stunting sebesar 4,9 persen.

Sehingga kasus stunting di Kabupaten Kendal saat ini mencapai 22,4 persen.

Kepala DP2KBP2PA Kendal, Albertus Hendri Setiawan mengaku kaget dengan hasil survei tersebut. 

Jika hasilnya terbukti benar, pihaknya bakal segera melakukan intervensi wilayah untuk menurunkan angka stunting.

"Jadi ada dua versi data rupanya yang kami temukan. Angka 22,4 persen itu valid atau tidak, kami masih cek. Kita akan survei ulang juga," kata Hendri di sela diseminasi audit kasus Stunting tahap I Kabupaten Kendal di Aula Abdi Praja, Selasa (21/5/2024).

Hendri mengatakan Pemkab Kendal memiliki komitmen untuk terus menurunkan angka stunting dari tahun ke tahun.

"Terlepas dari data itu, kita tidak lagi fokus untuk memperdebatkan lagi. Kita akan cek ke lapangan lagi dengan data yang sudah kita punya, by address dan by name," tegasnya.

Menurutnya, angka stunting di sebagian besar wilayah Kendal saat ini sudah terkontrol dengan baik.

Bahkan, terdapat beberapa wilayah yang memiliki angka batuta stunting rendah.

"Kalau desa bebas stunting di Kendal belum tau persisnya. Tapi di Singorojo kami sudah ke sana dan mendapati angka batuta stunting hanya 1 di Desa Trayu, padahal desa sebelahnya malah banyak," imbuhnya. 

Di sisi lain Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki merasa kecolongan dengan peningkatan angka stunting yang mencapai 22,4 persen tersebut. 

Padahal, Pemkab Kendal telah melakukan upaya maksimal untuk menurunkan angka stunting. 

"Mungkin kita terlena dengan angka penurunan waktu itu. Jadi belum ada gerakan signifikan lagi, sehingga angka kembali naik," katanya.

Windu menegaskan, Pemkab Kendal bakal melibatkan peran perangkat desa untuk menurunkan angka stunting ini. 

Perangkat desa, dikatakan Windu harus ikut turun ke lapangan dan mengecek kondisi warga yang masih mengalami stunting.

"Para Kades nanti akan mengkordinir RT untuk turun lapangan. Cek warga yang terkena stunting, karena banyak yang belum paham apa itu stunting," tegasnya.

Baca juga: Dispertanpangan Kudus Pastikan Hewan Ternak Kerbau Sehat Jelang Idul Adha

Baca juga: Dukung Sudaryono di Pilgub Jateng, Tani Merdeka Siapkan 7.200 Posko Pemenangan di Seluruh Desa

Baca juga: Kisah Randy Pangalila Nyaris Bangkrut Gegara Minggat dari Sinetron, Nekat Ambil Banyak Cicilan

Baca juga: Raperda 2025 - 2045, 7 Fraksi DPRD Batang Sampaikan Pandangan Umum