Tak hanya Ngatimin, sejumlah federasi buruh di Jateng juga menolak penerapan Tapera.

Buruh menganggap, konsep Tapera berbeda dengan menabung. Bahkan asa indikasi Tapera adalah pungutan pemaksaan.

"Kalau pemerintah tetap ngotot Tapera diterpakan tanpa memperhatikan nasib pekerja. Hanya satu cara yang bisa kami lakukan yaitu melawan," tegas Aulia Hakim Sekertaris KSPI Jateng.

Aulia juga meminta wacana penerapan Tapera pada 2027 tak dilaksanakan dan program tersebut dihapuskan.

Dipaparkannya, bukan rakyat yang seharusnya membantu penyediaan perumahan.

"Itu tugas pemerintah, bukan rakyat yang dibebani. Lebih baik memaksimalkan iuran yang sudah berjalan dan membenahi sistem pemerintahan untuk merubah nasib para pekerja," imbuhnya.

Data yang dihimpun Tribunjateng.com, jumlah pekerja di Jateng pada 2023 tembus di angka 19,9 juta lebih.

Jika dihitung rata-rata, potongan untuk Tapera 2,5 persen di Jateng mencapai Rp 60 ribu per pekerja.

Alhasil, potongan Tapera yang terkumpul dari pekerja di Jateng yang mencapai 19,9 juta lebih hampir tembus Rp 1,2 triliun setiap bulannya. (*)