Kendati demikian, jika permasalahan itu sampai ke ranah hukum pun, DPMPPA melalui tim profesi LPPAR siap membantu menangani.

Pihaknya mengapresiasi, relawan SAPA ini telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk bersama masyarakat mengakses layanan sesuai dengan kebutuhannya.

"Jadi mereka tahu permasalahan ini harus dibawa kemana, apakah ke Polres, LPPAR, ataupun sekedar konseling PUSPAGA."

"Kami juga berikan pembekalan kepada mereka bersama Yayasan Setara Semarang dan DPMPPA," ucapnya.

Pihaknya menyebutkan, saat ini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pekalongan masih ada.

Dimana, sampai dengan vulan Agustus 2024 lalu ada 10 kasus kekerasan pada perempuan yang didominasi penyebabnya oleh KDRT.

Sedangkan, untuk kekerasan anak juga ada 10 kasus yang didominasi penyebabnya karena kekerasan seksual, penelantaran anak dan bullying. Meski kasusnya jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi permasalahan ini kompleks. Ada berbagai unsur yang terlibat di dalamnya.

"Kami menyelesaikannya membutuhkan peran dan koordinasi dari kelurahan, babinsa, dan tim profesi. Yang paling miris adalah Dispensasi Kawin (Diska), dimana dari awal tahun 2024 sampai dengan pertengahan September 2024 sudah ada 30 anak yang mengajukan Diska."

"Sementara, sepanjang 2023 lalu ada 46 anak, rata-rata umur mereka kurang dari 19 tahun. 90 persen dari mereka sudah hamil duluan, dan ada juga yang mengalami penyakit kelamin," tambahnya. (Dro)