TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah menitipkan nasib ribuan guru honorer kepada calon Gubernur Ahmad Luthfi dan calon Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

Saat ini, cukup banyak guru honorer di Jawa Tengah yang belum diangkat menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan waktu kebijakan yang mengizinkan penggunaan jasa honorer oleh pemerintah daerah semakin terbatas.

Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr. Muhdi, menegaskan pentingnya peran guru honorer dalam memperkuat pendidikan di Jawa Tengah.

Baca juga: Ahmad Luthfi Tegaskan Jawa Tengah Sebagai Tempat Berkarya Bagi Generasi Z

Selama pandemi Covid-19, misalnya, guru honorer lebih banyak berperan dalam pelaksanaan pendidikan daring, karena banyak guru PNS yang kesulitan dengan teknologi.

“Masih ada persoalan guru honorer di Jawa Tengah yang belum semuanya terangkat menjadi P3K. Tahun ini merupakan tahun terakhir pemerintah mengizinkan guru honorer,” kata Muhdi saat menerima kunjungan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin di Kantor PGRI Jateng, Kamis (17/10/2024).

Dalam pertemuan itu, turut hadir Wakil Ketua PGRI Jateng Sakbani, Bendahara Wahadi, dan Sekretaris Umum Aris Munandar.

Muhdi juga menyoroti bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) generasi muda bergantung pada para guru.

Oleh karena itu, penguatan SDM guru harus menjadi prioritas.

Baca juga: Terbaru, Survei Pilgub Jateng Oktober 2024: Luthfi-Yasin Lebih Dikenal, Andika-Hendi Lebih Disukai

Selain isu guru honorer, Muhdi juga mengangkat masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terkait zonasi, kurikulum yang kontroversial, hingga masalah study tour siswa.

“PGRI selalu bersama pemerintah. Kami berharap angka partisipasi pendidikan terus meningkat dan turut menekan angka kemiskinan,” tambah Muhdi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

PGRI, yang dibentuk 100 hari setelah kemerdekaan Indonesia, saat ini menaungi hampir 1.000 TK, 100-an SMA/SMK, dan 13 ribu mahasiswa perguruan tinggi.

Cagub Ahmad Luthfi menyambut baik masukan dari PGRI.

Menurutnya, ini menjadi bagian dari "kulakan" masalah pendidikan yang akan menjadi bahan program pemerintah ke depan.

Senada dengan PGRI, Luthfi menyatakan bahwa pihaknya telah merancang visi dan misi untuk mendukung pendidikan.

Salah satu program prioritasnya adalah memberikan sekolah gratis bagi anak-anak yang putus sekolah, termasuk biaya seragam, buku, hingga akses internet.