TRIBUNJATENG.COM, PATI - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pati menggelar Konsolidasi Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Gedung Korpri Pati, Jumat (18/10/24).

Konsolidasi ini dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Tengah (Jateng) Muhammad Yusuf Chudlori.

Pria yang akrab disapa Gus Yusuf ini menginstruksikan kader PKB Pati untuk bekerja keras memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung. 

Baik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng maupun Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Pati.

Baca juga: Ahmad Lutfi Ungkap Bukan Karena Putusan MK Hingga Kaesang Tak Jadi Jawagubnya di Pilgub Jateng

Untuk diketahui, PKB mengusung Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen (Luthfi-Yasin) di Pilgub Jateng serta Sudewo dan Risma Ardhi Chandra (Sudewo-Chandra) di Pilbup Pati.

"Seluruh kader PKB di Pati mulai dari DPC, PAC, Ranting bersama seluruh relawan sudah siap dan bergerak untuk memenangkan Pak Dewo dan Mas Chandra, tentu juga untuk Pak Luthfi dan Gus Yasin," ucap dia.

Gus Yusuf menyampaikan, dukungan ini diberikan untuk mendukung kesinambungan program pemerintahan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga tingkat pusat.

"Ini penting untuk memastikan agar program dari presiden, Bapak Prabowo, bisa sampai langsung dirasakan masyarakat di akar rumput. Sehingga harus ada sinergitas pemerintahan. Ini yang kita upayakan di Jawa Tengah," papar dia.

Gus Yusuf pun mematok target tinggi di Pilgub Jateng dan Pilbup Pati. Ia meyakini partainya bisa menyumbang suara tinggi kepada paslon yang diusung.

"Target suara kalau di Pati sekitar 600 ribu. In syaa Allah sudah menang. Provinsi juga kami siapkan semua," kata dia.

Pihaknya pun terus melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Jateng demi memastikan mesin PKB sudah "panas".

"Mesin partai dipastikan berjalan. Kader-kader berjalan. Karena saya muter se-Jawa Tengah untuk memastikan mesin PKB berjalan. PKB Solid karena kami juga tegas. Barangkali ada yang menyimpang, kami pastikan ada hukumannya. Ini sudah jadi instruksi dari DPP untuk menjaga kesolidan," tandas dia. (*)