TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Malam pisah sambut di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Kamis (20/2/2025), menjadi momen penuh makna bagi Ahmad Luthfi, Gubernur Jateng yang baru dilantik.

Dalam sambutannya, Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk menjadi pemimpin yang melayani masyarakat, bukan sekadar berkuasa.

"Saya ini hanya 'nunut' di Jateng. Kalau saya numpang, tentu saya harus mengikuti aturan tuan rumah. Tapi saya juga berharap, tuan rumah mengikuti aturan yang ada," ujarnya dengan nada santai, mengundang senyum para hadirin.

Prioritaskan Kepastian Hukum dan Iklim Investasi

Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kepastian hukum untuk mendorong investasi di Jateng. Ia menyebutkan, daya saing investasi di provinsi ini telah mencapai angka 39,5, tertinggi setelah Yogyakarta dan Bali.

"Ke depan, kami ingin memastikan iklim investasi semakin kondusif agar pembangunan berjalan optimal," tegasnya.

Pentingnya Rekonsiliasi Pasca-Pilkada

Dalam pidatonya, Ahmad Luthfi juga menyoroti pentingnya rekonsiliasi setelah Pilkada. Ia mengajak semua pihak bersatu kembali untuk membangun Jateng yang lebih maju dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

"Setelah kontestasi, saatnya rekonsiliasi. Tidak ada lagi perbedaan. Kita ingin membangun Jateng bersama," tuturnya.

Fokus Infrastruktur dan Akselerasi Program

Ahmad Luthfi mengungkapkan, tanggal 28 Februari menjadi tonggak awal akselerasi program-program prioritasnya. Infrastruktur menjadi salah satu fokus utama, terutama menjelang musim mudik.

"Kami ingin memastikan jalan provinsi, nasional, dan kabupaten dalam kondisi baik agar masyarakat tidak lagi mengeluh," katanya dengan tegas.

Kolaborasi dan Keberlanjutan Program

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Jateng diharapkan menjadi lumbung pangan nasional yang menopang industri nasional. Ahmad Luthfi memastikan program pembangunan akan berkelanjutan dengan melanjutkan visi dan misi gubernur sebelumnya serta berkolaborasi dengan pemerintah pusat.

"Kami sudah menjalin kerja sama dengan 21 kementerian untuk memastikan pembangunan berjalan sinergis," ujarnya.