TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kementerian Sosial (Kemensos) RI menetapkan delapan desa di Jateng sebagai pilot projek dalam program pengentasan kemiskinan. 

Program ini dikemas melalui skema graduasi bantuan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat.

Delapan desa tersebut antara lain Desa Sodongan di Kabupaten Wonosobo, Desa Gambuhan di Kabupaten Pemalang, Desa Wlahar di Kabupaten Brebes, Desa Kalisalak di Banyumas, Desa Ngesrep Balong di Kendal, Desa Kepuhsari di Wonogiri, Desa Dimoro di Grobogan, serta Desa Purwosari di Magelang. 

Penunjukan desa-desa ini diharapkan mampu menjadi model bagi upaya pengentasan kemiskinan di daerah lain.

Sekda Provinsi Jateng, Sumarno, menyambut baik inisiatif ini dan menilai program berbasis desa ini sejalan dengan visi Gubernur Jateng Ahmad Luthfi serta Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

“Penanganan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jawa Tengah. Dibutuhkan berbagai strategi untuk mengatasi tantangan ini secara menyeluruh,” ujarnya saat ditemui Tribunjateng.com, usai membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi program graduasi bantuan sosial di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jateng, Senin (24/2/2025).

Sumarno menegaskan bahwa kolaborasi antarinstansi sangat diperlukan untuk menyukseskan program ini. 

Menurutnya, kemiskinan erat kaitannya dengan berbagai permasalahan lain seperti stunting dan angka putus sekolah. 

Oleh karena itu, sinergi antara Dinsos, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pendidikan menjadi kunci utama dalam program ini.

“Kami berharap kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dapat membantu menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Jawa Tengah,” imbuhnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan Sumarno, angka kemiskinan di Jateng pada 2024 tercatat sebesar 9,58 persen, atau setara dengan sekitar 3,4 juta jiwa. 

Meski sudah mengalami penurunan dibanding tahun-tahun sebelumnya, angka ini masih tergolong tinggi dan perlu terus ditekan melalui berbagai program strategis.

Sementara itu, Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jobo Priyono, menuturkan bahwa ada dua model program yang akan digencarkan di Jateng sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. 

Hal ini mengingat Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia.

“Model pertama adalah penguatan potensi desa, di mana petugas Program Keluarga Harapan (PKH) harus mampu menggraduasi 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar keluar dari garis kemiskinan,” jelas Agus.