TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - DPRD Kota Pekalongan menunjukkan komitmen dalam mengatasi persoalan sampah yang semakin mendesak.

Dalam rapat gabungan yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Ketua DPRD M Azmi Basyir memimpin langsung pembahasan lintas komisi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dinas terkait.

"Kami serius menangani masalah ini."

"Rapat gabungan ini menjadi forum strategis untuk menyampaikan rekomendasi DPRD kepada pemerintah kota," kata M Azmi Basyir, Rabu (23/4/2025).

Baca juga: Pekalongan Angkat Isu Sampah Jadi Sorotan Nasional di Muskomwil III APEKSI

Baca juga: DPRD Pekalongan Serap Aspirasi Warga Lewat Laporan Reses Tahap I Tahun 2025

Dalam hal ini, menghasilkan berbagai rekomendasi penting terkait penanganan sampah. 

Salah satu sorotan utama adalah minimnya anggaran pengelolaan sampah di tingkat kelurahan yang saat ini hanya sekira Rp10 juta.

Dana tersebut dianggap tidak mencukupi untuk biaya operasional, sosialisasi, dan pengadaan alat kebersihan.

"Para anggota dewan dan Lurah mengeluhkan anggaran itu terlalu kecil."

"Kami mendorong agar ada refocusing anggaran untuk memperkuat penanganan sampah di akar rumput," imbuhnya.

Azmi menilai, edukasi masyarakat harus dimulai dari tingkat RT-RW dengan dukungan penuh dari Lurah.

Dengan dana tambahan, program edukasi bisa dilakukan secara lebih efektif, termasuk kampanye door to door.

"Hasil rapat gabungan ini akan dibawa ke pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD."

"Salah satu pertanyaan yang akan dibahas yaitu apakah anggaran saat ini memadai untuk menangani volume sampah harian Kota Pekalongan yang mencapai 150 ton," imbuhnya.

Pemkot Pekalongan juga menargetkan pembangunan enam Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS-3R) baru.

Masing-masing unit diproyeksikan mengolah 15 ton sampah per hari.

Saat ini, dari 23 TPS-3R, kapasitas pengolahan baru mencapai 60 ton per hari.

"Kami akan cek langsung di lapangan."

"Jika memang pengelolaannya baik, tinggal optimalkan dari sisi anggaran dan distribusinya," jelas Azmi.

Baca juga: DPUPR Kota Pekalongan Pasang Sandbag di Titik Tanggul Jebol Sungai Bremi 

Baca juga: Pemkab Pekalongan Terima Kunjungan DPRD Kota Depok, Bahas Penyusunan LKPJ

Ia juga menyoroti kekurangan tenaga operasional di TPS-3R. 

Jika di Kabupaten Banyumas satu TPS-3R bisa memiliki hingga 37 petugas, di Kota Pekalongan satu TPS-3R hanya ditangani 4 orang.

Tak hanya itu, DPRD juga mengangkat pentingnya regulasi yang mendukung keterlibatan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam pengelolaan sampah.

Kerap kali, KSM terbentur aturan hukum saat menarik retribusi dari masyarakat.

"Perlu kajian mendalam, apakah cukup dengan Peraturan Wali Kota atau harus revisi Perda."

"Ini tugas DLH untuk mengkaji," tegasnya.

Azmi juga mengingatkan, bahwa pengadaan alat pengolahan sampah harus diimbangi dengan biaya operasional dan perawatannya agar alat tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Azmi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kota Pekalongan atas kritik dan masukan yang membangun.

"Kami butuh partisipasi aktif masyarakat."

"Semua saran dari warga melalui anggota dewan atau Lurah akan menjadi pertimbangan penting."

"Penanganan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua," pungkasnya.

DPRD berharap, kolaborasi lintas sektor antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat akan melahirkan solusi berkelanjutan untuk menjadikan Kota Pekalongan bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warganya. (*)

Baca juga: Gerakan Menanam Padi Serentak, Bupati Blora Arief Rohman: Siap Dukung Ketahanan Pangan Nasional

Baca juga: Pengisian Pejabat Eselon 3 dan 4 Pemkab Kudus: 300 Pegawai Sudah Kumpulkan Esai Tulis Tangan

Baca juga: Kronologi Balita 4 Tahun Tewas Tenggelam di Banyumas, Terlepas dari Pengawasan Orangtua

Baca juga: Sosok Nastain Dosen Muda Tewas di Indekos Sleman, Ngadi Sang Ayah: Sejak Kecil Suka Baca Buku