TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Gubernur Jateng Ahmad Luthfi pimpin rapat koordinasi penanganan banjir rob di Jawa Tengah, Senin (26/5/2025).

Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin, Bupati Demak Eisti'anah, Bupati Grobogan Setyo Hadi, Bupati Pemalang Anom Widiyanto. 

Hadir pada rapat itu anggota Komisi V DPR RI Sriyanto.

Baca juga: BBWS Usulkan Tanggul Laut Tambahan di Sayung, Perkuat Perlindungan Banjir di Luar Tanggul Tol

Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menerangkan penanganan banjir Demak telah dianggarkan pemerintah pusat sebesar Rp 10, 9 triliun untuk pengerjaan tol.

Pemerintah Provinsi juga telah menyediakan lahan untuk pembangunan giant sea wall (tanggul laut) dan sumur retensi seluas 23 hektar.

"Namun, ini kan harus jangka panjang. Jadi Giant Sea Wall sama kolam resapan sudah dianggarkan dan akan kami bangun," tuturnya.

Menurut Gubernur, terkait normalisasi sungai telah dibahas dengan BBWS.

Selain itu jangka pendek pemerintah provinsi akan mendidik masyarakat terkait rumah apung, memberikan bantuan, dan melakukan relokasi di beberapa tempat. 

"Jadi dari pemerintah pusat melakukan apa, gubernur melakukan apa, bupati melakukan apa, camat melakukan apa, desa melakukan apa," imbuhnya.

Selain Demak, Kata Gubernur, juga membahas penanganan banjir di Grobogan, Pemalang, dan Kota Semarang.

Penanganan dibahas secara detail di rapat itu.

"Kami selesaikan di situ baru besok kami ke lapangan, kami eksekusi kegiatannya," tuturnya.

Bupati Demak Eisti'anah mengatakan  bahwa pada rapat itu disepakati tidak boleh menyalahkan siapapun terkait wewenang menangani banjir. 

Terkait banjir ditangani bersama-sama baik itu BBWS, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pemerintah pusat.

"Tadi yang disampaikan pak Gubernur Rp 10 sekitar triliun itu untuk tol tidak bisa menangani banjir Demak secara keseluruhan," jelasnya.

Pihaknya telah menyampaikan adanya Detail Engineering Detail (DED) 2024 terkait pengajuan program sebesar Rp 1,7 triliun untuk tanggul laut dan normalisasi di luar jalan tol.

Namun anggaran yang diajukan itu belum ada hingga saat ini.

"Nah yang sekarang kami prioritaskan normalisasi Sungai Dombo dan sungai Pelayaran agar memiliki efek mengurangi banjir," imbuhnya.

Ia mengatakan banjir di Demak tidak bisa ditangani secara parsial tetapi keseluruhan.

Namun APBD Demak hanya bisa menangani banjir skala kecil.

"Kami dari apbd mungkin kecil ya, sesuai dengan kemampuan kami Rp 1 sampai 2 miliar. Kalau harus puluhan ratusan miliar, kami harus ada pembangunan lain yang perlu kami perhatikan," tuturnya.

CARI ANGGARAN

Sementara itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana ajukan anggaran untuk pembangunan tanggul laut selain tanggul tol di Sayung Kabupaten Demak.

"Sekarang sedang diusulkan dan dicari-cari dananya bantuan dari asing, APBN atau dana-dana sumbangan lain. Tapi sampai sekarang belum sedang kami usahakan," ujar Kepala BBWS Pemali Juwana Fikri Abdurrahman usai rapat koordinasi di Kantor Gubernuran Jateng.

Fikri, menerangkan BBWS akan mengevaluasi jika pembangunan tanggul laut Semarang Demak telah selesai.

Pihaknya ingin memastikan apakah di kawasan Sayung Demak masih dibutuhkan pompa setelah adanya tanggul laut.

"Kami pastikan setelah tanggul laut Semarang-Demak jadi masih membutuhkan pompa untuk mengurangi beban masyarakat karena banjir," jelasnya.

Menurutnya, normalisasi sungai telah dilakukan sejak tahun 2021.

Namun saat ini di sungai telah dinormalisasi telah banyak sedimentasi.

"Hal itu juga dikeluhkan Bupati Demak dan Camat Sayung. Kalau emang perlu dikerjakan kami akan usulkan. Padahal baru 4 tahun di normalisasi sudah banyak sedimentasinya," terangnya.

Dikatakannya, sungai di Sayung berbeda dengan sungai-sungai di lain daerah yang bisa bertahan 10 hingga 15 tahun setelah dinormalisasi. 

"Contohnya di banjir kanal barat dan banjir kanal timur setelah dinormalisasi tidak pernah ada pengerukan," tuturnya.

Ia menuturkan belum ada anggaran untuk melakukan normalisasi sungai Sayung.

Namun berbeda dengan sungai Tuntang yang saat ini telah diusulkan untuk revitalisasi.

Anggota DPR RI Komisi V, Sriyanto menuturkan penanganan banjir diperlukan sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. 

Masyarakat harus bersabar karena pemerintah sedang mengupayakan tanggul laut dengan membangun tol Semarang Demak.

"Proyek ini multiyears karena membutuhkan waktu beberapa tahun," ujarnya.

Baca juga: Atasi Banjir Rob Sayung Demak: BBWS Pemali Juwana Usulkan Pembangunan Tanggul Laut Baru

Dia ingin penanganan  tidak hanya jangka panjang. Tetapi pemerintah harus memikirkan penanganan jangka pendek khususnya di wilayah Sayung hingga Demak.

"Ini butuh anggaran kalau Demak butuh Rp 1,7 triliun itu berat," tuturnya.

Ia menuturkan kehadirannya pada rapat koordinasi itu untuk belanja masalah dan dibawa ke Pemerintah Pusat.

Tujuannya agar banjir bisa cepat teratasi. (*)