TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jepara meminta setiap pemegang akun Medsos bisa lebih tanggap terkait keluhan masyarakat.

Permintaan itu menjadi bukti permintaan dari Bupati Jepara untuk membenahi layanan 112 yang baru diluncurkan oleh Kominfo Jepara ditanggapi.

Kepala Diskominfo Jepara, Arif Darmawan menjelaskan, permintaan itu juga ber tujuannya membangun citra positif pemerintah dan memperkuat pelayanan publik di era digital.

Menurutnya Pemkab Jepara di bawah kepemimpinan Bupati Witiarso Utomo dan Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar mendorong pelayanan yang cepat dan tanggap. 

“Lewat visi misinya, Mas Bupati dan Gus Wabup menginginkan pelayanan yang cepat, tanggap serta responsif,” ujar Arif kepada Tribunjateng, Rabu (28/5/2025).

Program unggulan 100 hari kerja, seperti Jepara Tanggap 112 telah dijalankan. 

Layanan ini beroperasi setiap hari pukul 07.00 hingga 21.00. 

Sejumlah perangkat daerah telah terlibat sebagai operator.

Menurut Arif, kecepatan merespons di media sosial sama pentingnya. 

Arus informasi sangat cepat dan dinamis. 

Karena itu, perangkat daerah diminta aktif memantau dan menanggapi aduan masyarakat di medsos.

“Admin medsos harus hadir sebagai garda terdepan, selain mengunggah informasi juga membangun kepercayaan publik,” tuturnya.

Sebelum penyampaian materi, sejumlah peserta diajak untuk membagikan pengalaman. 

Dwi Ari Wibowo dari Dinas PUPR menyebut pihaknya terbiasa merespons aduan masyarakat soal infrastruktur.

Ia menilai medsos sangat membantu menjangkau publik secara cepat.

Alfian dari Disdukcapil juga menyampaikan hal serupa. 

Ia kerap menjawab pertanyaan warga terkait administrasi kependudukan. 

Kadang juga menjawab pertanyaan yang bukan wewenangnya, lalu diarahkan ke instansi terkait.

Dalam sesi materi, Kepala Diskominfo Arif Darmawan membekali peserta strategi pengelolaan media sosial. 

Di antaranya membuat konten menarik, pemilihan waktu unggah, serta penggunaan tagar yang tepat. 

Admin juga diminta menyusun pesan yang ringkas dan mudah dipahami. 

“Bahasa yang digunakan sebaiknya santai, sederhana, dan sesuai dengan karakter audiens.

Terutama bagi generasi muda yang mendominasi pengguna media sosial,” terangnya.

Selain itu, media sosial dinilai sebagai sarana komunikasi yang hemat biaya.

Tanpa harus belanja iklan, instansi dapat menyebarkan informasi, edukasi, hingga kebijakan pemerintah.

Arif menekankan pentingnya konsistensi daring. 

Setiap perangkat daerah diminta menjaga identitas digital yang profesional, relevan, dan akurat. 

Profil dan pesan yang ditampilkan harus seragam dan mencerminkan nilai organisasi. 

“Sebagai bentuk perluasan jangkauan, kerja sama dengan influencer juga bisa jadi pertimbangan,” kata dia.

Di akhir kegiatan, peserta juga mendapat pembekalan teknis. 

Materi meliputi pengelolaan situs web dan peran admin dalam menjaga reputasi lembaga di ruang digital. 

Dengan strategi yang tepat, Pemkab Jepara berharap dapat meningkatkan pelayanan, membangun kepercayaan, dan menjaga kekondusifan ruang publik digital. (Ito)

Baca juga: Suap Mbak Ita dan Suami Rp1,7 Miliar, Rachmat Utama Djangkar Dituntut Penjara 2 Tahun 6 Bulan

Baca juga: Melalui JNE Mengaji, Karyawan Diajak Tingkatkan Ketakwaan dan Keimanan

Baca juga: Download Kalender Juni 2025 Lengkap Libur Nasional dan Tanggalan Jawa dan Hijriah: 4 Tanggal Merah