Misalnya, program mengirim siswa bermasalah ke barak militer yang diketahui sebanyak 89,5 persen responden.

“Dan dari mereka, 61,4 persen menyatakan setuju, serta 31,5 persen sangat setuju dengan kebijakan tersebut,” ujar Burhanuddin.

Menurut survei, hanya 4,9 responden yang tidak setuju terhadap program barak militer.

Lalu, 0,8 persen tidak setuju sama sekali. Sisanya, 1,4 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Selain program barak militer, survei menunjukkan bahwa sejumlah kebijakan lain yang dibuat Dedi didukung mayoritas warga Jawa Barat

Misalnya, larangan sekolah menggelar study tour (diketahui 89,8 persen responden, setuju 57,9 persen, sangat setuju 31,8 persen), larangan sekolah menggelar wisuda (91,1 persen mengetahui, setuju 58,4 persen, sangat setuju 29,9 persen), dan larangan perpisahan kelulusan di hotel atau gedung (87,6 persen mengetahui, setuju 64 persen, sangat setuju 26,8 persen persen).

Kebijakan larangan siswa membawa ponsel ke sekolah juga mendapat banyak dukungan (85,4 persen mengetahui, setuju 63,0 persen, sangat setuju 21,6 persen), demikian pula dengan larangan membawa kendaraan motor bagi siswa yang belum cukup umur (90 persen responden mengetahui, setuju 64,2 persen, sangat setuju 28,6 persen).

Kebijakan lain yang mendapat sambutan baik seperti penertiban objek wisata ilegal di Puncak Bogor (80,3 persen tahu, setuju 69,8 persen, sangat setuju 20,5 persen), lalu penertiban bangunan liar di bantaran sungai (82,2 persen tahu, setuju 70,3 persen, sangat setuju 24 persen).

Pramono peringkat lima

Survei yang sama memperlihatkan, 60 persen warga Jakarta menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam 100 hari kerja.

Sementara, angka kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dalam 100 hari kerja sebesar 60,5 persen.

Angka itu menempatkan Pramono-Rano di posisi kelima tingkat kepuasan masyarakat terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur di Pulau Jawa dalam 100 hari kerja.

Namun, dari seluruh responden yang berpartisipasi dalam survei, hanya sepertiga yang mengetahui spesifik program Pramono-Rano, misalnya perpanjangan jam layanan perpustakaan.

“Padahal eksposur media dan media sosial di Jakarta tinggi. Ini jadi otokritik untuk Pemprov DKI,” ujar Burhanuddin.  

Angka kepuasan masyarakat terhadap Pramono-Rano itu tak lebih unggul dari tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap 100 hari kepemimpinan Dedi Mulyadi.

Selain itu, angka kepuasan masyarakat terhadap Pramono-Rano juga masih di bawah perolehan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), gubernur dan wagub Jawa Timur, serta gubernur dan wagub Jawa Tengah.