TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas akan segera membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kecamatan yang belum memiliki layanan pengelolaan sampah.

Pembangunan TPST ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat penanganan sampah yang hingga kini belum sepenuhnya tertangani di Banyumas.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, Widodo Sugiri, mengatakan saat ini volume sampah yang dihasilkan dari 2 juta penduduk Banyumas mencapai 700 ton per hari.

Baca juga: Horor di TPS Kalibaru Timur Semarang: Bau Sampah Menyengat, Jalan Licin Bikin Pengendara Terjatuh

Dari jumlah tersebut, baru 493 ton yang bisa diolah setiap harinya oleh 36 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah beroperasi.

"Itu sekitar 70 persen.

Artinya masih ada 30 persen sampah yang belum tertangani.

Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita," ujar Sugiri kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (12/6/2025).

Mengacu pada arahan Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, DLH akan membangun 12 TPST baru pada 2026.

Kecamatan yang menjadi prioritas adalah wilayah-wilayah yang belum memiliki layanan pengelolaan sampah, seperti Gumelar, Lumbir, Somagede, Kemranjen, dan Tambak.

"Selama ini, pengelolaan sampah di kecamatan-kecamatan itu masih mengandalkan layanan dari kecamatan lain seperti Sumpiuh.

Ini tidak efektif karena jaraknya jauh," jelasnya.

Selain membangun TPST baru, Pemkab Banyumas juga mendapat hibah dari United Nations Capital Development Fund (UNCDF) senilai 150.000 dolar AS untuk pengelolaan sampah.

Hibah ini tidak disalurkan langsung ke pemerintah daerah, melainkan melalui PT Banyumas Investama Jaya (BIJ) dan mitra UNCDF, Greenprosa.

BIJ menerima 120.000 dolar AS untuk peningkatan produksi Refuse Derived Fuel (RDF) di TPST Kedungrandu II.

Greenprosa menerima 30.000 dolar AS untuk membantu peningkatan kapasitas pengolahan sampah di KSM.