Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM,BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang secara resmi meluncurkan program pelayanan pajak daerah berbasis kolaborasi lintas sektor bertajuk “Pantang Sambat" (Pajaknya Batang Bersama Samsat Batang) di Pendopo Kabupaten Batang, Selasa (24/6/2025).
Kebijakan ini lahir sebagai respons atas tingginya angka piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Batang yang tercatat mencapai Rp58,9 miliar per 31 Mei 2025, dengan tingkat kepatuhan tahunan yang masih berada di bawah 50 persen.
Kondisi ini mendorong Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Batang untuk berinovasi dalam meningkatkan penerimaan daerah.
Kepala BPKPAD Batang, Sri Purwaningsih, menyampaikan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan tekanan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat.
"Tahun 2025 juga menjadi tonggak diberlakukannya kebijakan Opsen untuk PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang memperkuat urgensi perbaikan sistem pemungutan pajak oleh pemerintah daerah.
Dalam kerangka inilah, program "Pantang Sambat" dibentuk sebagai layanan proaktif, berbasis kolaborasi antarinstansi," tuturnya.
Pelaksanaan program ini melibatkan lima lembaga: BPKPAD Batang sebagai koordinator utama, UPPD Batang dan Satuan Lalu Lintas Polres Batang sebagai penyedia dukungan teknis kendaraan.
Lalu PT Jasa Raharja Cabang Pekalongan sebagai penyedia jaminan asuransi, dan Bank Jateng Cabang Batang sebagai penyedia infrastruktur pembayaran digital yang aman.
Inspirasi "Pantang Sambat" sebenarnya berawal dari kesuksesan program jemput bola BPKPAD untuk PBB P2.
"Sejak adanya pelayanan jemput bola BPKPAD, kami melihat peningkatan signifikan dari sektor PBB P2 dan penurunan piutang yang menggembirakan," jelasnya.
Melihat dampak positif tersebut, BPKPAD kemudian mengembangkan konsep serupa untuk PKB dan Opsen PKB.
Namun kali ini dengan pendekatan yang lebih komprehensif melalui kolaborasi multi-institusi.
Program "Pantang Sambat" memberikan manfaat berlipat.
"Pertama, meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan.
Kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dengan inovasi pelayanan proaktif," jelasnya.