TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berkomitmen menghadirkan sistem pendidikan yang ramah anak, menyenangkan, dan layak secara fisik.

Salah satu langkah konkrit yang kini tengah diuji coba adalah penerapan lima hari sekolah bagi seluruh sekolah negeri, sekaligus percepatan perbaikan fasilitas belajar-mengajar.

Dalam rangka menciptakan suasana belajar yang lebih manusiawi dan membahagiakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan tengah menguji coba sistem lima hari sekolah di seluruh sekolah negeri.

Baca juga: AKBP Rachmad Christiyan Yusuf Jabat Kapolres Pekalongan, Bupati Fadia: Mari Bersinergi

Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar menjadikan pendidikan di Pekalongan lebih ramah anak, sekaligus memastikan sekolah memiliki fasilitas yang layak.

Bupati Pekalongan Fadia Arafiq menegaskan, kebijakan ini bukan sekadar pemangkasan jadwal, tetapi sebuah langkah untuk memberikan anak hak waktu bermain yang cukup di lingkungan keluarga dan sosial.

"Anak-anak juga butuh waktu menjadi anak-anak. Mereka harus punya waktu bermain, berkumpul dengan keluarga, bersosialisasi dengan teman."

"Kalau setiap hari sekolah sampai sore, lalu Sabtu masuk lagi, Minggunya ada kegiatan tambahan, kapan mereka bisa beristirahat?," ujarnya, Kamis (7/8/2025).

Sistem lima hari sekolah ini tetap mengacu pada regulasi nasional yakni durasi belajar 40 jam per pekan. Namun, jam belajar yang biasanya tersebar hingga Sabtu, kini dipadatkan dari Senin hingga Jumat.

Hal ini memungkinkan, anak dan guru memiliki waktu akhir pekan yang lebih luang.

"Guru juga perlu waktu jeda untuk menjaga semangat dan kreativitas. Saya ingin pendidikan yang membahagiakan semua pihak, anak didiknya senang, gurunya pun semangat," imbuhnya.

Tak hanya fokus pada aspek waktu belajar, Pemkab Pekalongan juga serius dalam memperbaiki kualitas sarana dan prasarana sekolah.

Bupati Fadia baru-baru ini mengunjungi SDN 02 Sengare, Kecamatan Talun, setelah mendapat laporan adanya siswa yang masih belajar di lantai beralas karpet karena kekurangan meja dan kursi.

Kunjungan tersebut langsung membuahkan hasil dengan percepatan pengadaan perabot yang dibutuhkan.

"Saya turun langsung bersama Kepala Dinas Pendidikan. Saya ingin memastikan anak-anak kita belajar di sekolah yang layak. Tidak harus mewah, tapi minimal memenuhi standar kenyamanan dan kelayakan," tegasnya.

Fadia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika masih ada sekolah dengan kondisi yang tidak memadai. Laporan bisa disampaikan melalui Dinas Pendidikan, Halo Bupati, atau media sosial resmi Pemkab Pekalongan.

"Saya minta warga jangan ragu melapor. Kirim saja foto dan keterangannya, nanti kami tindak lanjuti cepat. Karena saya ingin, semua anak belajar di tempat yang layak," ucapnya.

Bupati Fadia menegaskan, bahwa perbaikan fasilitas sekolah negeri akan terus menjadi prioritas, mengingat sekolah negeri merupakan aset pemerintah yang menampung mayoritas siswa dari keluarga kurang mampu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar menyampaikan, bahwa pelaksanaan uji coba tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Pekalongan.

Dalam implementasinya, uji coba akan dilakukan secara bertahap dan berlangsung selama enam bulan, dengan evaluasi rutin setiap tiga bulan untuk memastikan efektivitas dan dampaknya.

"Pemkab Pekalongan bersama Dinas Pendidikan akan menyiapkan seluruh aspek teknis dan non-teknis dari uji coba ini."

"Evaluasi dilakukan secara menyeluruh, dengan melibatkan pihak sekolah, siswa, orang tua, dan juga masyarakat sekitar," ujar Sekda Akbar.

Menurutnya, pemilihan sekolah yang akan dijadikan lokasi uji coba, baik di jenjang SD maupun SMP, akan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan.

Pemkab Pekalongan memastikan, bahwa sekolah yang dipilih akan mewakili berbagai kondisi sosial ekonomi sehingga hasil evaluasi bisa lebih representatif.

"Kami juga berencana menggandeng pihak akademisi dari perguruan tinggi guna memberikan kajian ilmiah terhadap proses dan hasil uji coba. Hal ini diharapkan akan memperkuat dasar kebijakan yang diambil ke depannya."

"Kami ingin memastikan, bahwa perubahan ini tidak hanya berdampak positif terhadap dunia pendidikan, tapi juga tetap mempertimbangkan sisi sosial dan ekonomi, termasuk nasib para pedagang kecil di lingkungan sekolah," tambah Sekda.

Dengan pendekatan yang matang dan kolaboratif, Pemkab Pekalongan optimis bahwa uji coba lima hari sekolah ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berimbang antara peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Pekalongan Uji Coba Sekolah 5 Hari: Bupati Fadia Harap Siswa Tak Stres, Guru Lebih "Enjoy"

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Kholid, menyebut bahwa pada tahun sebelumnya telah dialokasikan anggaran Rp 25 miliar untuk pengadaan perabot sekolah. 

Namun untuk tahun 2025, sebagian anggaran dialihkan ke sektor infrastruktur jalan, sehingga pengadaan perabot dilakukan melalui skema kredit.

"Secara umum peralatan belajar sudah cukup, hanya tinggal pemeliharaan. Untuk kasus seperti di Desa Sengare, kini sudah tertangani," ungkapnya. (Dro)