Baca tanpa iklan
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mendorong pemerintah provinsi mengedepankan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.
Sarif menegaskan, pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, baik di kota besar maupun daerah terpencil.
“Program pemerintah seperti pembangunan jalan, jembatan, listrik, maupun akses air bersih harus merata, dengan prioritas untuk daerah yang belum terlayani dengan baik,” ungkapnya.
Sarif menyambut baik, upaya pemerintah provinsi Jawa Tengah yang masih akan fokus dalam pembangunan infrastruktur dalam Perubahan APBD 2025.
Pembangunan infrastruktur yang inklusif, jelasnya, dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.
Baca juga: Sarif Abdillah Dorong Inovasi Pertanian Kelapa di Banyumas, Menuju Sentra Nasional
“Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah."
"Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Sarif menambahkan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu pilar utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah.
“Karena itu juga perlu memperhatikan keberlanjutan dan kebutuhan jangka panjang."
"Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, pembangunan infrastruktur dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi kemajuan sosial dan ekonomi,” kata legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Baca juga: Wakil Ketua DPRD Jateng Sarif Abdillah Minta KEK Batang Libatkan Dunia Pendidikan dan Warga Sekitar
Sarif juga menekankan keseriusan pemerintah membangun infrastruktur yang tangguh.
Tidak hanya mampu bertahan terhadap bencana alam, tetapi juga berfungsi untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah meningkat status ekonominya, harus kembali terpuruk karena bencana."
"Pemerintah harus mampu mengurangi risiko gempa, tsunami, banjir, dan longsor,” tandasnya. (Laili S/***)