"Syaratnya untuk SPPT tahun 2025, nilai ketetapan PBB-P2 maksimal Rp50 ribu, dan NJOPTKP tidak lebih dari Rp10 juta," jelas Lili.

Dikatakan, untuk pengajuannya, warga bisa mengajukan permohonan pembebasan melalui pelayanan di Bapenda Cilacap.

"Kalau datanya masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), maka bisa langsung diberikan keringanan," kata Lili.

Tak hanya pembebasan pajak, pemerintah juga menghapus denda administrasi pajak PBB-P2 yang menunggak sebelum tahun 2025.

"Masyarakat cukup bayar pokok pajaknya saja, dendanya kami hapuskan," tegasnya.

Kebijakan ini merupakan program Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman yang bertujuan menciptakan sistem pajak yang lebih berkeadilan.

Dimana sebelumnya pada tahun 2024, terdapat kenaikan pajak sebesar 42,26 persen dari ketetapan PBB-P2 tahun 2023. 

"Sebelumnya ketetapan PBB-P2 tahun 2024 naik 42,26 persen dibanding 2023, dari Rp116,12 miliar menjadi Rp165,20 miliar," jelas Lili.

Sementara itu, hingga 8 Juli 2025, realisasi penerimaan PBB-P2 telah mencapai Rp116,59 miliar.

"Untuk pembebasan hingga Rp50 ribu diberikan kepada 84.876 Nomor Objek Pajak (NOP), dan pengurangan pajak diterapkan pada 11.510 NOP," jelas Lili.

Untuk meningkatkan kepatuhan, Bapenda juga menggelar gebyar hadiah bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu, melakukan penagihan bersama kecamatan dan desa, serta menghapus sanksi administrasi.

"Wajib pajak tetap bisa mengajukan pengurangan PBB-P2 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku," tutup Lili.

Kebijakan ini disambut positif oleh warga yang merasa terbantu, terutama di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik.

"Alhamdulillah, saya tidak perlu pusing lagi bayar pajak rumah tahun ini. Uangnya bisa dipakai untuk belanja kebutuhan anak," kata Siti Aminah, warga Kecamatan Kesugihan.

Target Pendapatan Pajak