Komentar miring pun bermunculan, mulai dari kritik soal kesenjangan pendapatan hingga tudingan bahwa DPR hanya memikirkan kepentingan sendiri.

Sebagian lainnya menilai, pemerintah dan DPR seharusnya lebih transparan dalam menyampaikan skema tunjangan maupun kompensasi agar tidak menimbulkan spekulasi liar.

Langkah Selanjutnya

Hingga kini, isu gaji Rp 3 juta per hari masih menjadi bahan perdebatan.

Publik menunggu klarifikasi lebih detail dari DPR RI, Kementerian Keuangan, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait berapa sebenarnya angka resmi gaji beserta tunjangan anggota DPR setelah adanya perubahan fasilitas rumah dinas menjadi kompensasi uang rumah.

(*)