Saat 115 Siswa di Banyumas Keracunan MBG Malah Coba Ditutup-tutupi, Karena Terikat Perjanjian?

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Total sebanyak 115 siswa di Kecamatan Karanglewas, Banyumas, Jawa Tengah mengalami dugaan keracunan keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Korban berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar Negeri (SDN), hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Mereka ini mendapatkan distribusi MBG dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karanglewas Kidul.

Mirisnya, kasus keracunan kali ini diduga berusaha ditutupi.

Baca juga: Keracunan MBG Lagi, Kali Ini Gara-gara Siswa dan Guru Disuguhi Menu Ikan Hiu Goreng

Selain soal penanganan medis, muncul dugaan pihak sekolah sempat enggan melapor karena terikat perjanjian kerahasiaan dengan penyedia makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peristiwa itu kini menjadi perhatian Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Banyumas.

Bidang Pembinaan SD Dindik Banyumas, Taryono, mengaku pihaknya awalnya tidak mengetahui insiden tersebut karena tidak mendapat laporan dari jajaran di bawahnya.

"Atas perintah sekretaris dinas kami minta seluruh Korwilcam melaporkan kejadian sekecil apa pun secara berjenjang," ujar Taryono kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (26/9/2025).

Taryono mengungkapkan kemungkinan sekolah tidak melaporkan kejadian tersebut lantaran adanya klausul dalam perjanjian antara sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Dalam perjanjian tersebut, terdapat poin yang mewajibkan pihak sekolah menjaga kerahasiaan informasi apabila terjadi masalah, termasuk dugaan keracunan.

"Dalam forum rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Banyumas dan SPPG beberapa hari lalu, saya komplain isi perjanjian tersebut," tambah Taryono.

Poin yang disorot oleh Taryono adalah poin ke-7 dalam perjanjian kerja sama yang berbunyi:

"Apabila terjadi kejadian luar biasa, seperti keracunan, ketidaklengkapan paket makanan atau kondisi lain yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program ini, pihak kedua berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi hingga pihak pertama menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Kedua belah pihak sepakat untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan mencari solusi terbaik demi kelangsungan program ini," terangnya. 

Selain itu, Taryono juga menyoroti poin ke-5 dalam perjanjian yang menyebut apabila terjadi kerusakan atau kehilangan alat makan, maka sekolah diwajibkan mengganti rugi sebesar Rp80 ribu per alat.

"Dalam RDP pihak SPPG menyatakan akan mengubah isi surat perjanjian," tambahnya.

Korban 115

Dugaan keracunan makanan usai program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, semakin meluas.

Hingga Jumat (26/9/2025), jumlah siswa yang dilaporkan mengalami mual dan muntah usai menyantap menu MBG mencapai lebih dari 115 orang.

Korban berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar Negeri (SDN), hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang mendapatkan distribusi MBG dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karanglewas Kidul.

"Ini jumlahnya sekitar 115 lebih yang dilaporkan siswa alami mual-muntah. Termasuk dari TK ada 30-an dan SD N Kediri ada juga datanya sekitar 20 dan 30 orang. 

Belum sekolah lain yang belum melaporkan," kata Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan (Dindik) Banyumas, Taryono, kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (26/9/2025).

Menindaklanjuti kejadian ini, Dindik Banyumas mengambil langkah cepat. 

Taryono menyebut operasional dapur SPPG Karanglewas Kidul dihentikan sementara. 

Koordinasi dilakukan dengan Koordinator Balai Gizi Nasional (BGN) Banyumas dan akan dilanjutkan dengan evaluasi pada awal pekan depan.

"Tadi hasil koordinasi saya dengan koordinator BGN di Kabupaten Banyumas, saat ini karena tidak bisa dihubungi lewat telepon, jadi nanti akan disidak untuk menghentikan operasional SPPG di Karanglewas Kidul. 

Mulai Senin akan dilakukan evaluasi. Termasuk dilaporkan ke BGN regional Jawa Tengah," terangnya.

Dapur SPPG Karanglewas Kidul diketahui melayani sekitar 3.000 porsi makanan per hari untuk siswa dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, MI, SMP, hingga SMK. 

Namun, tidak semua sekolah berada di bawah kewenangan Dindik.

"Kalau MI tidak dilaporkan karena di bawah kewenangan Kemenag. Untuk SPPG ini melayani cukup banyak sekolah dari TK, Paud, SD, MI, SMP sampai SMK. 

Jumlahnya ada sekitar 3.000 lebih porsi yang mereka layani," ungkap Taryono.

Setelah insiden tersebut, beberapa sekolah memutuskan menolak pengiriman MBG. 

Hal ini disebabkan masih adanya siswa yang belum pulih dan belum masuk sekolah.

"Yang menyatakan menolak langsung dikirim MBG ya dari SDN Pangebatan karena masih ada sebagian besar murid yang belum masuk sekolah dari kejadian kemarin. 

Kondisinya dari rumah sudah dipantau dari orangtua, katanya sudah membaik, tapi memang masih ada yang pusing jadi tidak bisa masuk sekolah," kata Taryono.

"Sehingga dari kepala sekolah sini memutuskan menolak pengiriman MBG pada hari ini.  SD Negeri Kediri juga sama menolak hari ini, sekolah lain sedang kita pantau," lanjutnya. 

Taryono juga memerintahkan Korwilcam agar melakukan pemantauan ketat terhadap sekolah yang tetap menerima distribusi MBG, terutama terkait kelayakan makanan.

"Saya sudah perintahkan sama Korwilcam agar yang sudah terlanjur dikirim hari ini dipantau kondisi kelayakannya apakah potensi berjamur atau berair dan bau, kita minta untuk tidak dibagikan. 

Tapi kemudian setelah dicek kemudian aman, jadi dibagikan dengan dipantau betul kondisi anak-anak setelah konsumsi itu, agar tidak ada lagi kejadian," katanya. 

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut program pemerintah yang bertujuan meningkatkan gizi anak melalui MBG. 

Evaluasi menyeluruh, baik terhadap penyimpanan bahan makanan, proses memasak, distribusi, hingga monitoring pasca-konsumsi dinilai mendesak dilakukan untuk mencegah kejadian serupa terulang. 

Langkah Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas memastikan mengambil langkah cepat begitu menerima laporan puluhan siswa SD di Kecamatan Karanglewas mengalami gejala diduga keracunan makanan usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Banyumas, Sito Hatmoko, menyatakan pihaknya langsung bergerak bersama puskesmas setempat melakukan pendataan dan pertolongan pertama.

"Setelah kita mendapatkan laporan, puskesmas segera menyampaikan ke orang tua untuk mendata sejauh mana kondisi anak-anak.

Intinya, kita memberikan pertolongan pengobatan kepada yang mengeluh,” ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (26/9/2025).

Pihak puskesmas juga melakukan pengambilan sampel makanan guna keperluan investigasi lebih lanjut.

Meski Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menyimpan sampel makanan selama 2–3 hari sebagai prosedur, Dinkes tetap melakukan pengambilan mandiri untuk dianalisis lebih lanjut.

"Kita juga mengambil sampel sendiri karena itu diperlukan.

Setelah itu, kita lakukan analisis dan kirim sampel ke laboratorium di Semarang," lanjut Sito.

Meski gejala seperti mual dan sakit perut banyak dialami siswa, Sito menegaskan bahwa pihaknya belum dapat memastikan apakah penyebabnya adalah keracunan makanan.

Penetapan penyebab pasti menunggu hasil laboratorium dari Semarang.

"Kami tidak bisa menentukan apakah ini keracunan.

Semua masih menunggu hasil lab.

Jadi belum bisa disimpulkan sekarang," tegasnya.

Sebagai bentuk monitoring lanjutan, Dinkes juga menyebarkan Google Form kepada para orangtua siswa guna menjaring data tambahan dari mereka yang mungkin belum melapor namun mengalami gejala serupa.

"Kami masih membuka pendataan lanjutan.

Google Form disebar ke orangtua untuk mencatat kalau-kalau ada keluhan serupa dari anak mereka," imbuhnya.(*)