Sosok Adhi Wiharto Sindir Bupati Banyumas Tak Proaktif Dukung MBG, Sebut Ada Ancaman Sanksi Presiden

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Wakil Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banyumas, Adhi Wiharto, menyoroti sikap Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, yang dinilainya belum menunjukkan dukungan maksimal terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adhi menyampaikan pandangan tersebut menyusul munculnya sejumlah polemik dalam implementasi program MBG di Banyumas.

Ia menilai pemerintah daerah terkesan belum dilibatkan secara optimal dalam menjalankan program prioritas nasional tersebut.

"Menurut saya perlunya peran serta aktif Pemkab dalam program MBG. 

Pemkab yang proaktif sangat diperlukan, agar program MBG ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. 

Apalagi termasuk program prioritas Presiden Prabowo," ujar Adhi kepada Tribunbanyumas.com, Minggu (5/10/2025). 

Menurut Adhi, kepala daerah seharusnya memahami posisi strategis pemerintah kabupaten dalam memperkuat kebijakan nasional, khususnya program yang menyentuh langsung masyarakat.

Ia menambahkan, peran tersebut telah disampaikan dengan jelas dalam forum retret kepala daerah yang digelar pemerintah pusat, baik di Akmil Magelang pada gelombang pertama maupun di Kampus IPDN Jatinangor pada gelombang kedua.

"Kepala BGN selaku salah satu pembicara menegaskan tiga peran strategis Pemkab dalam mendukung program MBG. 

Antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan rantai pasok, serta bersama BGN melakukan penyaluran," jelasnya.

Menurut Adhi, forum retret tersebut justru digagas memperkuat pemahaman dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk memperjelas tugas masing-masing dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) seperti MBG.

"Bahkan kepala BGN mengatakan forum retret memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. 

Karena melalui forum retret informasi yang sebelumnya belum tersampaikan secara menyeluruh kepada kepala daerah akan dapat dijelaskan secara langsung," tambahnya.

Adhi juga menyoroti pernyataan Bupati yang mengaku tidak tahu-menahu terkait dapur MBG di Banyumas, meski faktanya dapur pertama justru berada di lahan milik TNI dan melibatkan institusi TNI.

"Seharusnya Bupati paham BGN sudah menjelaskan peran strategis Pemda dalam MBG, apalagi di Banyumas dapur MBG pertama yang berdiri berada di lahan TNI yang juga melibatkan TNI. 

Jika ini saja Bupati tidak mengetahui berarti ada komunikasi yang kurang baik dengan jajarannya," katanya.

Lebih lanjut, Adhi mengingatkan sejak awal BGN telah membentuk koordinator di tiap kabupaten memperlancar pelaksanaan program. 

Oleh karena itu, ia menilai pernyataan Bupati yang merasa ‘kena getahnya’ tanpa dilibatkan justru menunjukkan ketidakbijakan sebagai kepala daerah.

"Pernyataan Bupati Banyumas yang mengatakan setiap ada permasalahan kena getahnya padahal tidak tahu apa-apa juga sangat tidak bijak. 

Seakan-akan mengkritik kebijakan Presiden Prabowo dan pemerintahannya yang tidak terkoordinasi dengan baik," tegas Adhi.

Menurutnya, sebagai pemimpin daerah, Bupati semestinya bersikap terbuka terhadap masukan masyarakat dan mencari solusi, bukan justru menyalahkan pihak lain.

"Selaku pemimpin harus mau mendengar keluhan ringan yang hadir dari masyarakat. 

Saya rasa sangat wajar bila masyarakat meminta tanggung jawab Pemkab, karena minimnya akses informasi," ujarnya.

Kendati demikian, Adhi tetap mengapresiasi langkah Pemkab Banyumas yang kemudian membentuk tim khusus lintas sektoral, termasuk Forkompinda, OPD teknis, hingga Forkompimcam mengawal jalannya program MBG.

"Sudah seharusnya pemerintah daerah mendukung program pemerintah pusat, sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. 

Bahkan tidak hanya mendukung, namun kepala daerah yang tidak melaksanakan PSN (Program Strategis Nasional) yang merupakan program unggulan Presiden, juga dapat dikenai sanksi," katanya.

Ia berharap, tim khusus yang telah dibentuk di Banyumas dapat bekerja maksimal  memastikan program MBG berjalan lancar dan memberikan dampak nyata, terutama dalam peningkatan gizi anak, ibu hamil, dan balita.

"Program ini juga bertujuan membangun pondasi ketangguhan nasional yang menjadi investasi baik untuk masa depan bangsa," tutup Adhi. (jti)