Banyumas Barometer Nasional Pengelolaan Sampah

TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Kabupaten Banyumas kembali mencuri perhatian nasional.

Di tengah seruan "perang melawan sampah" dari pemerintah pusat, daerah ini justru melesat menjadi contoh konkret.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, secara terang-terangan menyebut Banyumas sebagai barometer nasional penanganan sampah berbasis hulu.

Hal itu menyusul capaian pengelolaan yang telah menembus 77 persen, jauh di atas rata-rata nasional.

Apresiasi itu disampaikan Diaz saat menghadiri peluncuran fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) dan Recycling Center di TPST Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas, Selasa (3/2/2026).

Menurut Diaz, langkah cepat Pemkab Banyumas selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan perang melawan sampah dalam Rapat Koordinasi Nasional di Sentul.

"Tadi malam diserukan perang melawan sampah, pagi ini Pak Bupati sudah langsung terjun.

Ini menunjukkan daerah bisa menjadi garda terdepan.

Banyumas tidak ragu saya sebut sebagai barometer penanganan sampah," katanya kepada Tribunbanyumas.com.

Diaz menilai, sistem pengelolaan sampah berbasis Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Banyumas berjalan relatif efektif.

Baca juga: BREAKING NEWS: Truk Boks Alami Rem Blong Terguling di Bergas Semarang

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, terdapat sekitar 4.494 TPS3R di Indonesia.

Namun sekitar 35 persen tidak aktif.

Karena itu, KLH mendorong reaktivasi TPS3R dan pembangunan unit baru agar pola lama kumpul - angkut - buang ditinggalkan.

"Banyumas membuktikan pengelolaan dari hulu itu bisa berjalan," ujarnya.

Secara nasional, tingkat pengelolaan sampah baru berkisar 25 - 39 persen, sementara Banyumas sudah mencapai 77 persen.

Angka tersebut dinilai sebagai capaian tinggi yang jarang ditemui di daerah lain.

Salah satu inovasi utama Banyumas adalah pengolahan sampah menjadi RDF atau bahan bakar alternatif untuk industri semen.

Namun Diaz mengingatkan, keberhasilan RDF tak cukup hanya produksi.

Sistem distribusi dan kerja sama dengan offtaker harus jelas.

Ia mencontohkan sejumlah daerah lain gagal karena pengelolaan lambat, menimbulkan bau, dan memicu protes warga.

"Jarak pengiriman sekitar 40 kilometer. 

Pengangkutan harus tertutup dan cepat supaya tidak menimbulkan pencemaran," tegasnya.

Selain itu, suplai bahan baku juga harus stabil agar kerja sama dengan pabrik semen berjalan berkelanjutan.

Tak hanya soal teknis, Banyumas juga mendapat pengakuan global.

Daerah ini menerima hibah 150.000 dolar AS dari United Nations Capital Development Fund untuk pengelolaan lingkungan.

Menariknya, Banyumas menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mendapatkan bantuan tersebut.

"Di ASEAN banyak kota menerima, tapi di Indonesia hanya Banyumas.

Ini membuktikan ada kerja nyata dari kepala daerah dan jajarannya," ujar Diaz.

Meski alokasi anggaran lingkungan hidup di APBD Banyumas masih di bawah 3 persen, Diaz menilai kunci keberhasilan terletak pada inovasi dan kolaborasi lintas sektor pemerintah, swasta, komunitas hingga investor.

Ia berharap capaian ini bisa membawa Banyumas kembali meraih penghargaan Adipura dan terhindar dari status daerah dengan pengelolaan lingkungan buruk.

"Masalah sampah bukan sekadar estetika, tapi soal kesehatan dan eksistensi manusia," katanya.

Diaz menegaskan model Banyumas dapat direplikasi di daerah lain, dengan catatan pengelolaan disiplin dan sesuai standar lingkungan.

"Kami yakin ini bisa menjadi percontohan pengelolaan sampah di Indonesia," ujarnya.

Dengan TPST modern, TPS3R aktif, serta dukungan kolaborasi lintas sektor, Banyumas kini tak hanya menyelesaikan masalah sampahnya sendiri tetapi juga membuka jalan bagi daerah lain untuk belajar. (jti)