Bupati Sadewo: Warga Banyumas Tak Perlu Pusing saat Berobat, Cukup Bawa KTP

Melalui kebijakan ini, masyarakat tidak lagi diwajibkan melampirkan surat keterangan miskin. 

Selama memiliki KTP Banyumas, warga tetap akan dilayani.

Pemkab Banyumas kedepan juga mendorong sosialisasi secara masif agar masyarakat memahami kebijakan tersebut, termasuk di tingkat klinik pratama.

Selain itu, warga yang mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan diminta segera berkomunikasi agar bisa segera ditangani.

Ke depan, pemerintah juga akan memperkuat koordinasi dengan klinik pratama guna memastikan seluruh masyarakat benar-benar mendapatkan layanan kesehatan secara optimal. 

Sementara itu dalam kesempatan yang berbeda Kepala BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto, Niken Sawitri mengapresiasi komitmen Pemkab Banyumas dalam mempertahankan UHC Non Cut Off sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap kesehatan masyarakat.

Menurut Niken, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional serta upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan inklusif.

Baca juga: Polisi Tutup Jalur Sampang-Kebasen, Kendaraan Dialihkan ke Cindaga Banyumas

• Gede Pasek Tuntut Owner Bus PO Haryanto, Anggap Cuci Tangan Pasca Kecelakaan Beruntun di Tol Batang

"Status UHC Non Cut Off Kabupaten Banyumas Tahun 2026 menunjukkan komitmen Pemda yang tinggi dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat." 

"Saat menghadapi permasalahan kesehatan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan berkualitas melalui Program JKN," ungkapnya.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan hingga 1 Januari 2026, tercatat ada 1.836.730 jiwa atau 98,70 persen penduduk Kabupaten Banyumas telah terdaftar sebagai peserta JKN, dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 80,85 persen.

Rincian kepesertaan JKN di Banyumas meliputi 928.372 jiwa peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, 223.499 peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan Pemkab.

Kemudian, 395.280 peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), 258.461 peserta PBPU mandiri, serta 44.238 peserta dari segmen Bukan Pekerja.

Niken juga menegaskan, BPJS Kesehatan bersama Pemkab Banyumas terus mendorong kepatuhan peserta JKN, khususnya peserta mandiri, dalam pembayaran iuran agar status kepesertaan tetap aktif.

"Kami mengimbau seluruh peserta JKN untuk secara rutin memastikan status kepesertaan tetap aktif." 

"Dengan begitu, ketika sewaktu-waktu membutuhkan layanan kesehatan, tidak akan mengalami kendala," tutupnya. (*)