Ini Syarat Ketat Bagi ASN di Banyumas yang WFH Tiap Jumat

Oleh karena itu, kenyamanan pegawai tidak boleh ditempatkan di atas kepentingan publik.

"Kalau semua WFH, nanti masyarakat kesulitan. 

Pemerintah itu tugasnya melayani," tegasnya.

Selain mengikuti arahan pemerintah pusat terkait fleksibilitas kerja, kebijakan ini juga diharapkan memberi dampak positif dari sisi operasional. 

Di antaranya menekan biaya operasional kantor, meningkatkan efisiensi anggaran daerah, serta mengurangi kepadatan lalu lintas di wilayah Banyumas.

Meski demikian, Pemkab Banyumas memastikan akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan ini, menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Pemerintah daerah berharap, skema kerja hibrida ini mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi kerja ASN dan tetap terjaganya kualitas pelayanan prima bagi masyarakat. (jti)