Selangor Kepincut Model Banyumas, Pengelolaan Sampah Berbasis Warga Jadi Sorotan Internasional

Perlu ada kerjasama dan usaha untuk belajar bagi menambah baik (guna memperbaiki) sistem yang ada," ucap Ramli.

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menjelaskan daerahnya pernah berada dalam kondisi darurat sampah pada 2018.

Saat itu, Banyumas masih mengandalkan sistem pembuangan akhir (landfill) dengan biaya operasional mencapai Rp30 miliar hingga Rp40 miliar per tahun.

"Kondisi tersebut mendorong kami mencari solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan," katanya.

Sebagai solusi, Pemkab Banyumas mengembangkan sistem berbasis masyarakat melalui pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang mengelola tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

Dalam sistem tersebut, masyarakat dilibatkan sejak dari sumber sampah, mulai dari pemilahan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali menjadi produk bernilai ekonomi seperti kompos, maggot, dan bahan bakar alternatif.

Menurut Sadewo, pada tahap awal pemerintah daerah menyediakan fasilitas dan pembiayaan. 

Namun seiring waktu, kelompok masyarakat mampu mandiri dalam menjalankan operasional.

Hasilnya, biaya pengelolaan sampah di Banyumas berhasil ditekan menjadi sekitar Rp10 miliar per tahun.

Bahkan, sistem tersebut mampu menghasilkan nilai ekonomi dari pengolahan sampah.

"Banyumas juga mengembangkan produksi refuse derived fuel (RDF) serta mulai mengarah pada pengolahan plastik menjadi bahan baku bernilai lebih tinggi," katanya.

Ia menegaskan sistem yang dibangun merupakan integrasi antara teknologi dan partisipasi masyarakat yang membentuk ekosistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Model tersebut kini tidak hanya menjadi rujukan nasional, tetapi juga mulai dilirik berbagai pihak dari luar negeri.

"Kami terbuka kolaborasi dan berbagi pengalaman karena pengelolaan sampah membutuhkan inovasi dan kerja sama," kata Bupati. (jti)