BI Waspadai Ketidakpastian Ekonomi Dampak Rambatan Shutdown AS

TRIBUNJATENG.COM, PADANG - Bank Indonesia (BI) mulai mewaspadai efek rambatan kebijakan Amerika Serikat (AS) menghentikan operasional pemerintahan atau disebut government shutdown. 

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Juli Budi Winantya mengatakan, kebijakan shutdown pemerintah AS yang terjadi di tengah ketidakpastian global tidak hanya berdampak ke perekonomian AS, tetapi juga Indonesia. 

"Dampaknya akan menular ke pasar keuangan global, termasuk ke Indonesia melalui kurs dan instrumen lain," ujarnya, saat pelatihan wartawan BI di Padang, Sumatera Barat, Jumat (24/10). 

Ia menyebut, kebijakan shutdown AS akan mempengaruhi mulai dari pelebaran defisit anggaran AS yang akan berimbas ke ekspektasi imbal hasil, peningkatan angka pengangguran, dan persepsi pasar. 

Kemudian, jika angka pengangguran di AS meningkat, Juli menuturkan, hal itu biasanya akan direspons oleh bank sentral AS (The Fed) dengan kenaikan suku bunga acuan Fed Funds Rate. 

Selanjutnya, dia menambahkan, perubahan kebijakan moneter itu akan mempengaruhi persepsi pasar dan arah arus modal, sehingga akan berdampak pada volatilitas nilai tukar mata uang maupun instrumen investasi lain. 

"Jadi, ketidakpastian bisa muncul dari kondisi fiskal AS, dan respons kebijakan moneter AS juga ikut berpengaruh," ucapnya. 

Diketahui, AS memberlakukan kebijakan shutdown pemerintah sejak 1 Oktober 2025. Kondisi itu membuat sebagian layanan publik terhenti dan ratusan ribu pegawai federal terpaksa dirumahkan tanpa gaji.

Meski sudah beberapa kali dilakukan pemungutan suara di Senat, belum ada tanda-tanda kebuntuan politik itu segera berakhir. 

Secara teknis, shutdown hanya bisa berakhir bila Kongres meloloskan rancangan undang-undang pendanaan sementara atau anggaran jangka panjang. Namun, upaya itu berulang kali gagal. 

Per Jumat (24/10), shutdown AS sudah memasuki hari ke-22 dan menjadi shutdown terlama kedua dalam sejarah AS setelah shutdown pada 2018-2019 yang berlangsung 35 hari.

Adapun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sempat menyatakan, negosiasi tarif dagang pemerintah AS saat ini terhambat karena terhentinya operasi pemerintah AS. 

Menurut dia, Indonesia saat ini masih berada pada tahap negosiasi dengan AS, meskipun kesepakatan awal sebenarnya sudah tercapai.

"Nah, Indonesia masih dalam taraf negosiasi dengan Amerika, walaupun deal sudah terjadi. Indonesia diberikan tarif 19 persen," tuturnya, baru-baru ini.

Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia memperoleh tarif resiprokal sebesar 19 persen yang dinilainya akan sangat membantu sekitar lima juta pekerja di sektor tekstil, furnitur, garmen, alas kaki, serta makanan dan minuman, karena membuka peluang ekspor yang lebih luas ke pasar Amerika.